Oleh : Muhammad Hassanal.M
Ketua Umum PC PMII Mamuju
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terkesan menutup mata terhadap bencana gempa yang melanda Sulbar. Sumbangan rakyat Indonesia ditampung di kas daerah .
Sejak gempa 6.2 magnitudo pada 15 Januari silam (lalu), nyaris semua sendi – sendi perekonomian macet. Beruntung, ada banyak bantuan yang masuk ke Sulbar, sehingga membuat daerah kita pelan-pelan bangkit dari keterpurukan.
Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, apa peran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terhadap percepatan pembangunan pasca bencana gempa bumi Sulbar, jika dilihat dari alokasi anggaran daerah untuk itu ?.
Untuk melihat keberpihakan pemerintah, bisa dilihat dari alokasi anggaran daerah terhadap percepatan pembangunan. Tapi sayangnya, sampai hari ini alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan gempa masih 0 Rupiah. Sama yang dijelaskan oleh Kepala Badan Keuangan, saat menemui massa aksi beberapa minggu lalu. “Pemprov 0 APBD bicara tentang pembangunan pasca gempa.”
Seperti kita ketahui bahwa di bulan 11 tahun 2020 telah diketok palu APBD pokok Sulbar 2021. Yang diketahui bersama bahwa pada saat itu belum terjadi gempa.
Seharusnya, eksekutif dalam hal ini segera mendorong ke DPR untuk belanja pada APBD perubahan atau menggunakan DTT (Dana Tidak Terduga) untuk bencana atau segera menyalurkan bantuan rakyat Indonesia, yang ditampung di kas daerah sebanyak Rp.4.000.000.000.
Sebagai contoh, yang harus segera diperbaiki adalah infrastruktur dalam kota yang banyak mengalami kerusakan pasca bencana. Tentunya, kita ketahui bersama bahwa hari ini di dalam kota Mamuju ketika diguyur hujan beberapa jam itu bisa membuat banjir, hal ini disebabkan karena banyaknya drainase yg rusak. sekolah dan kampus juga tak kalah memperihatinkan, banyak sekolah yang harus direhab akibat gempa.
Begitupun dengan lumpuhnya pelabuhan Simboro, yang jadi akses perdagangan dan penumpang ke Pulau Kalimantan, yang tidak sedikit orang bergantung pada sektor tersebut. Di beberapa sudut kota juga banyaknya pedagang kaki 5 menjajal jualan, harusnya ada suntikan pemerintah agar perputaran ekonomi kerakyatan jelas dan tepat sasaran.
Jika Pemerintah Sulbar berpihak pada rakyat, harusnya segera mengalokasikan anggarannya terhadap percepatan pembangunan pasca bencana ke kabupaten yang terdampak.Pembahasan anggaran perubahan ini bisa dibahas di bulan Juli jika usulan berkas dari eksekutif sudah sampai di meja DPR.
Harusnya Gubernur Sulbar lebih jeli lagi membaca kebutuhan rakyatnya. Memerintahkan OPD teknis, untuk bekerja cepat semata-mata untuk kepentingan rakyat.
Seharusnya, kita malu dengan daerah tetangga yang sudah membantu kita, sedangkan Sulawesi Barat belum membantu anak daerahnya sendiri.
Akhir tulisan ini, semoga pemerintah membuka mata atas apa yang terjadi hari ini, dengan memunculkan kepedulian untuk segera mengalokasikan anggarannya, dalam bentuk apapun.(*)
