Mamuju – Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Mamuju, melalui program Orang Tua Asuh,”Taki Asuh Stunting”, mengintervensi 1000 anak stunting, tanpa menggunakan APBD.
Hal itu terungkap saat acara lepas sambut Wabup Mamuju periode 2021-2025, Ado Mas’ud, dirangkaikan apresiasi bagi purna bakti dan launching program orang tua asuh stunting “Taki Asuh Stunting” di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu,19/03/25.
Bupati Mamuju,Sutinah Suhardi, mengatakan, hadirnya program orang tua asuh stunting tersebut, berangkat dari tingginya angka stunting di Bumi Manakarra, yang jumlahnya masih diangka kurang lebih 30 persen.
“Itu sangat jauh dari angka target nasional kita tahun ini, kalau tidak salah 14 persen. Sehingga, salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemkab Mamuju untuk menurunkan angka stunting, melalui program orang tua asuh stunting ini,” ucap Sutinah.
Selain itu ia juga menjelaskan, secara teknis dalam pelaksanaan program ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap OPD secara swadaya menyisihkan gajinya sebesar Rp.200.000, untuk mengintervensi satu anak stunting.
“Jadi, tiap bulan gaji yang kita serahkan, kita gunakan untuk beli beras, telur, ikan, tahu, tempe. Dan, setiap bulan akan kita berikan,” jelasnya.
Secara teknis, Sutinah mengungkapkan bahwa dalam program orang tua asuh stunting ini, setiap OPD lingkup Pemkab Mamuju, akan bertanggung jawab di masing-masing kecamatan.
“Jadi, misalnya dinas A bertanggung jawab di kecamatan A, seperti itu. Kita berharap, mereka tidak memberikan tiap bulan, tapi ikut juga mengawasi,” ungkapnya.
“Misalnya, dinas kesehatan yang bertugas di Kecamatan Kalukku. Jadi nanti kita akan lihat, bulan kedua setelah pemberian itu, apakah ada penurunan (stunting,red). Kalau tidak ada penurunan, kita akan tegur dinas kesehatannya,” sambungnya.
Suntinah memastikan, bahwa seluruh OPD mendapat tanggung jawab masing-masing di setiap kecamatan dan ikut mengawasi realisasi program tersebut.
“Nah, disitu juga mereka (OPD,red) akan turun langsung ke rumah orang tua anak yang stunting itu dan melihat kondisi rumahnya seperti apa.
Mungkin, kata Sutinah, yang sekarang bisa bantu adalah anak stunting nya, mungkin pula di rumah itu orang tua atau keluarganya ada yang belum memiliki BPJS kesehatan.
“Kita kan ada program pemerintah BPJS kesehatan. Nah, disitulah kita memasukkan atau mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS,” katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa yang dilibatkan dalam program orang tua asuh stunting ini, adalah para pejabat ASN yakni eselon I, II, III, para kepala sekolah, kepala Puskesmas dan PKBM.
“Kalau umpamanya ASN mau berkontribusi, saya sangat senang sekali. Jadi kita mengajak juga lembaga vertikal seperti Forkompinda, kalau memang mau berkontribusi kita sangat terbuka sekali,” tuturnya.
Suntinah juga mengaku, bahwa angka 1000 anak yang diintervensi tersebut, belum mengcover semuanya, karena angka stunting termasuk didalamnya berstatus beresiko ada sekitar 6000.
“Jadi memang besar (jumlahnya, red). 50 persennya saja belum tersentuh, tapi sudah ada niat baik kita. Kita berharap, di tiga bulan atau enam bulan, kita akan evaluasi ada tidak yang signifikan turun, dari 1000 yang kita intervensi,” tutupnya.(Mp)
