MAMUJU, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menyampaikan empat pesan kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dia meminta kader memegang teguh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), menghormati orang tua dan guru, serta bijak dalam menyikapi penguasa.
Pesan tersebut disampaikan SDK, saat menghadiri Konsolidasi Akbar sekaligus pelantikan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulbar periode 2026-2028 di Ballroom Maleo Hotel, Mamuju, Minggu (9/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus Cabang (PC) PMII Mamuju. SDK yang juga Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Sulbar hadir dan memberikan pesan kepada para kader yang baru dilantik.
SDK mengawali pesannya dengan mengingatkan kader PMII agar memegang teguh ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas organisasi.
“Ber-PMII itu adalah memegang teguh ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja),” kata SDK.
Dia kemudian menyampaikan empat pesan yang dinilainya penting bagi kader PMII. Pesan pertama berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan.
SDK mengingatkan kader agar tetap berpegang pada ajaran agama, baik ketika berada dalam kondisi senang maupun saat menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan.
Pesan kedua, SDK meminta kader menghormati orang tua. Menurutnya, seorang anak tidak sepatutnya melawan atau meninggikan suara kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya.
“Yang kedua jangan kau lawan orang tuamu. Tidak bisa lawan orang tua yang melahirkan kita,” ujar Ketua IKA PMII Sulbar itu.
Pesan ketiga ditujukan kepada kader dalam menghormati guru. SDK menilai guru memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan, etika, moral, serta bekal kehidupan.
“Yang ketiga jangan kau lawan gurumu. Karena gurulah yang akan menerangi perjalanan hidupmu,” katanya.
Sementara pesan keempat, SDK meminta kader tidak melawan penguasa yang bijak. Namun, dia menegaskan hal tersebut bukan berarti kader PMII harus diam ketika menemukan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
SDK justru meminta PMII menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap perlu diperbaiki.
Menurutnya, PMII bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi juga organisasi pergerakan yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kalau ada hal-hal yang bagus di pemerintah pasti dia support. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar dari kepentingan publik, tentu dia kritisi dan itu kita harus terima sebagai pemimpin,” kata SDK.
Dia menilai kritik dari organisasi mahasiswa, merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, SDK meminta kader PMII tidak ragu menyampaikan persoalan yang dianggap perlu diperbaiki.
“Jadi kalau ada hal yang miring, datang ke saya, kita dialog, supaya pemahamannya kita satu,” ujarnya.
SDK mengatakan, dialog antara pemerintah dan mahasiswa dapat menjadi ruang untuk menyamakan persepsi serta mencari solusi, sebelum persoalan berkembang menjadi aksi di lapangan.
“Kalau ternyata kita sepakati perbaikan perubahan tidak dilakukan demo dia ya gitu,” pungkasnya. (Rls)
