MAMASA — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK), memimpin Apel Pembukaan Retret Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang digelar di halaman Kantor Kodim 1428 Mamasa, Jumat (21/11/2025). Dalam arahannya, Suhardi menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah “harga mati” yang harus segera diwujudkan.
Suhardi menyebut Kabupaten Mamasa masih berada pada level rendah dalam hal kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Karena itu, ia menilai diperlukan langkah strategis dan perubahan pola kepemimpinan di jajaran OPD agar tata kelola pemerintahan semakin profesional.
“Retret ini bertujuan memberikan pembekalan untuk memulai pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Kepuasan publik yang rendah harus segera diperbaiki. Tujuan utama pemerintahan adalah menciptakan tata kelola yang bersih dan melayani,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi inisiatif Pemkab Mamasa yang menggagas kegiatan retret tersebut. Ia memastikan kehadirannya bersama jajaran Forkopimda Sulbar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan reformasi birokrasi di daerah itu.
“Saya hadir langsung bersama Forkopimda untuk mendukung kegiatan ini. Ini patut diapresiasi karena menjadi dasar membangun pemerintahan yang lebih baik dan konsisten menjalankan reformasi birokrasi berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, mengatakan retret ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan visi-misi kabupaten, khususnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan komitmen reformasi birokrasi.
“Retret ini momentum penting bagi 26 pimpinan OPD untuk membentuk karakter dasar kepemimpinan dalam mengelola perangkat daerah. Harapannya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reformasi birokrasi selama empat tahun ke depan,” jelas Welem.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulbar dan jajaran Forkopimda Provinsi yang memberikan pembekalan langsung kepada peserta. Menurutnya, kontribusi tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki indeks kepuasan masyarakat di Mamasa yang masih tergolong rendah dibanding kabupaten lain di Sulbar.
Retret yang diikuti 26 pejabat eselon II itu diharapkan menjadi titik awal pembenahan besar dalam pelayanan publik Mamasa, menuju birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)
