MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat basis data pembangunan daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sulbar melakukan koordinasi dan sinkronisasi data desa serta data kemiskinan bersama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sulbar, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar itu diterima langsung oleh Darmawati, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Supiati Sahid serta Plt Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Farida.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur almarhum Salim S. Mengga, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
Darmawati menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Biro Pemerintahan dan Kesra sebagai bentuk penguatan sinergi antarperangkat daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari Biro Pemerintahan dan Kesra. Data desa dan data kemiskinan merupakan basis utama dalam perencanaan program, sehingga koordinasi dan sinkronisasi seperti ini sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Darmawati.
Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen memastikan data yang disajikan telah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran secara berkala.
“Kami terus memperbarui dan menyempurnakan data, baik terkait kondisi desa maupun data kemiskinan. Dengan data yang akurat, intervensi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Sementara itu, Supiati Sahid menjelaskan bahwa data desa yang dikelola tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat berbagai indikator pembangunan.
“Data desa yang kami himpun mencakup potensi desa, status perkembangan, hingga kebutuhan prioritas masyarakat. Ini menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa,” jelas Supiati.
Senada, Farida menekankan pentingnya integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna menghindari perbedaan angka di lapangan.
“Sinkronisasi data antar-OPD sangat dibutuhkan agar program berjalan selaras. Dengan satu data yang terintegrasi, pelaksanaan program akan lebih terarah dan meminimalkan tumpang tindih,” ungkap Farida.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Sulbar berharap perencanaan pembangunan berbasis data dapat semakin solid dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.(*)
