MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mematangkan rencana kerja sama antardaerah guna mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar Murdanil, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Muh Dhany Sadry, mengikuti rapat persiapan tindak lanjut rencana kerja sama tersebut secara daring dari ruang kerja Karo Pemkesra, Senin (19/1/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemerintah daerah, sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Sulbar Maju dan Sejahtera.
Dalam pertemuan itu, para peserta membahas sejumlah aspek penting tindak lanjut kerja sama, mulai dari penyelarasan program prioritas, mekanisme pelaksanaan, hingga peran perangkat daerah terkait. Pembahasan tersebut bertujuan agar kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Sulbar dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Murdanil menegaskan, kerja sama antardaerah ini merupakan langkah strategis dalam mendukung agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Rencana kerja sama ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam mendorong pemerintahan yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami berharap tindak lanjut dari kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat membuka peluang transfer pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan berbagai sektor pembangunan yang relevan dengan kebutuhan Sulawesi Barat.
Melalui rapat persiapan ini, kedua pihak menargetkan terbangunnya kesepahaman yang kuat sebagai dasar pelaksanaan kerja sama ke depan. Dengan demikian, sinergi antardaerah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat secara lebih optimal.(*)
