Mamuju – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut diwujudkan lewat audiensi bersama BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang membahas penguatan koordinasi lintas sektor hingga peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
Audiensi berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (26/6/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar Mohammad Ali Chandra, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Dinas Sosial, P3APMD Sulbar Darmawati, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar Murdanil.
Kegiatan tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penguatan koordinasi antar perangkat daerah, keberlanjutan kepesertaan JKN, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan akses layanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi instrumen penting dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.
“Jaminan Kesehatan Nasional merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah agar kepesertaan masyarakat tetap terjaga, kualitas layanan terus meningkat, dan tidak ada masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi.
Ia menegaskan, DKPPKB Sulbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan aktif JKN sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan dukungan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan program kesehatan di daerah.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan Program JKN sebagai salah satu pilar utama pembangunan kesehatan. Kolaborasi itu diharapkan mampu meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.(*)
