JAKARTA – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan penambahan kuota program pemagangan nasional kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Usulan itu menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
Usulan tersebut disampaikan saat Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulbar, Andi Farid Amri, melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).
Dalam kunjungan itu, rombongan Pemprov Sulbar bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr. Cris Kuntadi, untuk membahas berbagai program ketenagakerjaan yang dapat diimplementasikan di Sulawesi Barat.
Kepala Disnakertrans Sulbar, Andi Farid Amri, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka pengangguran di Sulawesi Barat.
“Kami mengusulkan sejumlah program yang dapat dilaksanakan di Sulawesi Barat untuk mendukung penurunan angka pengangguran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujar Andi Farid Amri saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, selain pelatihan kerja berbasis kompetensi, Pemprov Sulbar juga mengajukan penambahan kuota pemagangan bagi masyarakat Sulawesi Barat agar semakin banyak tenaga kerja yang memperoleh pengalaman kerja dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Yang pertama adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di Sulawesi Barat. Selain itu, kami juga meminta agar masyarakat Sulawesi Barat mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti program pemagangan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Ia menilai program pelatihan dan pemagangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja lokal lebih siap bersaing di dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Andi Farid mengungkapkan, usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat respons positif dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Alhamdulillah, respons dari Kementerian sangat baik. Pak Sekjen menyambut positif seluruh usulan yang kami sampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui rapat bersama para direktur jenderal terkait agar program-program tersebut dapat didukung dan direalisasikan,” ungkapnya.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan menekan angka pengangguran di Sulawesi Barat.
Langkah jemput bola yang dilakukan Pemprov Sulbar tersebut sejalan dengan agenda pembangunan daerah yang menempatkan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama menuju Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Rls)
