POLMAN – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polman dan Kantor Bupati Polman, Selasa (2/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menampilkan pertunjukan teatrikal sebagai bentuk protes terhadap minimnya pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
Aksi teatrikal itu menggambarkan kondisi masyarakat pelosok yang harus berjuang keras untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. PMII menilai masih banyak warga di desa-desa terpencil yang kesulitan memperoleh pelayanan medis akibat keterbatasan fasilitas kesehatan dan infrastruktur pendukung.
Ketua lapangan aksi, Sannur, mengatakan teatrikal yang ditampilkan merupakan simbol dari ketidakadilan pelayanan kesehatan yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil di Polman.
“Teatrikal ini sebagai simbol bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan masyarakat yang ada di pelosok desa. Minimal kalau jalannya tidak bisa diperbaiki, fasilitas kesehatan di daerah-daerah rentan itu perlu memadai sehingga masyarakat tidak lagi khawatir dan harus keluar dari desa dengan berjalan berkilo-kilo,” kata Sannur saat berorasi.
Menurut PMII, aksi tersebut juga menjadi respons atas peristiwa yang terjadi di Desa Ratte. Seorang ibu hamil yang membutuhkan penanganan medis harus ditandu oleh warga untuk mendapatkan layanan kesehatan karena keterbatasan akses.
Namun dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan, bayi yang dikandung ibu tersebut dilaporkan meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan penanganan medis yang memadai.
Peristiwa itu dinilai menjadi gambaran nyata masih adanya persoalan serius dalam pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil.
Sannur menyoroti capaian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di sektor kesehatan, termasuk keberhasilan menjalankan program Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, menurutnya masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Ini sangat miris sebab kita tahu bahwa pemerintah daerah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa mengenai persoalan kesehatan melalui skema UHC. Namun di balik itu ada hal yang memilukan dan pemerintah tidak pernah belajar dari itu semua,” ujarnya.
PMII menilai keberhasilan program kesehatan tidak hanya diukur dari cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak, tenaga medis yang memadai, serta kemudahan akses menuju pusat pelayanan kesehatan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Polman untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di wilayah rentan dan terpencil agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
PMII juga merekomendasikan agar fasilitas kesehatan diperkuat hingga ke tingkat desa, terutama di daerah yang memiliki akses transportasi terbatas dan jauh dari pusat layanan kesehatan.
Aksi yang berlangsung di dua titik, yakni Kantor DPRD Polman dan Kantor Bupati Polman, itu mendapat pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan masyarakat di pelosok memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan.
“Kami tidak ingin ada lagi warga yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas salah seorang peserta aksi.(*)
