Mamuju – editorial9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Azwar Anshari Habsi, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan GMNI cabang Mamuju, terkait polemik keberadaan aset daerah, Rabu,07/10/20.
Agenda tersebut, juga dihadiri oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Mamuju, dr.Firmon, Kadis DLHK, Hamdan Malik, serta perwakilan dinas kelautan dan perikanan.
Dalam forum RDP itu, mencuat sejumlah fakta yakni terjualnya tiga unit mobil ambulance yang beroperasi di Puskemas Tarailu, Puskemas Topore dan Puskesmas Tappalang.
Menurut Kadis Kesehatan Kabupaten Mamuju, dr.Firmon, mengatakan bahwa terjualnya 3 unit mobil ambulance itu, berdasarkan hasil konfirmasinya ke pihak yang bersangkutan, dalam hal ini kepala Puskesmas setempat.
“Jadi saat ini perlu saya sampaikan jika, setelah saya cek Tiga ambulance itu sudah dijual dan dimiliki swasta, menurut keterangangan kepala Puskesmas, ada orang yang mengaku dari pihak aset dan menjualnya. Tapi saat ini, masih tercatat sebagai milik aset Dinas Kesehatan,”ucap dr Firman.
“Kalau di daftar aset masih ada, tapi kalau unitnya sudah milik swasta, na kalau benar sudah dijual siapa penjualnya, ini yang perlu diketahui,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Mamuju Asdar, mengaku akan segera memanggil pihak terkait, termasuk kepala puskemas terkait, untuk dimintai keterangan terhadap tiga nasib Ambulance yang tak diketahui rimbanya.
“Untuk mengusut itu DPRD akan memanggil pihak terkait, termasuk menghadirkan Sekda, Kasda Daerah termasuk pihak Puskesmas terkait,” ungkap Asdar.
Lebih lanjut kata Asdar, bila mana sudah terjual tanpa sepengetahuan Dinas, maka tentu ada pihak-pihak ketiga yang bertanggung jawab atas itu.
“Siapa yang menjual dan bagaimana prosesnya, itu akan kami telusuri,” katanya.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua GMNI Mamuju, Muh. Fathir mendorong, agar DPRD membentuk Pansus, guna menelusuri sejumlah aset yang dinilai tidak jelas keberadaannya itu.
“Ini baru Satu OPD, sehingga kami tegas meminta DPRD Mamuju, untuk membentuk Pansus pengawasan aset daerah, karna kami masih beranggapan jika masih banyak aset-aset, yang perlu di teluri keberadaannya,” tutur Fathir.(Sugiarto/MP)
