Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terus memperkuat strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Komitmen itu kembali ditegaskan dalam rapat lanjutan bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar, yang digelar Rabu (10/9/2025) di ruang rapat Koperindag.
Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menuturkan sektor koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan masih memiliki ruang besar untuk digarap sebagai sumber PAD.
“Dengan dukungan BPKPD, kita bisa memastikan kontribusi PAD dari sektor ini lebih maksimal, sekaligus tetap menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku UMKM dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya soal angka, tetapi juga memastikan mekanisme pengelolaannya berjalan transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” kata Ali Chandra.
Dalam rapat tersebut hadir pula jajaran teknis BPKPD, antara lain Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, didampingi Kasubid Retribusi Daerah, A. Nursyahdana, serta Kasubid Pajak Daerah, Intang. Kehadiran mereka menegaskan komitmen BPKPD untuk bersinergi lintas OPD dalam menggali potensi sumber PAD.
Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan strategi konkret dalam memperluas basis pendapatan daerah, mendorong kemandirian fiskal, sekaligus mendukung pembangunan Sulbar yang lebih maju dan berdaya saing.(*)
