Polewali – editorial9 – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Pemuda Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Desa Sidorejo, Kamis, 18/06/20.
Kehadiran puluhan massa tersebut, dalam rangka menuntut Pemerintah Desa (Pemdes) dan anggota BPD Desa Sidorejo, untuk mengevaluasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I.
Menurut salah seorang massa aksi, Muhamad Aco Agussalim, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, pihaknya mengakui jika sebelum menyalurkan BLT DD tahap pertama, Pemdes Sidorejo telah bekerja sesuai dengan prosedur yakni dengan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes).
“Hanya, disinyalir ada ketimpangan yang terjadi antara proses pendataan, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, itu tidak sesuai dengan data yang menerima. Jadi seolah – olah ada perubahan secara sepihak oleh oknum aparat desa,” ucap Aco saat dikonfirmasi.
“Secara tidak langsung, ketika hal ini terjadi memang tidak transparan, sehingga ada riak – riak yang terjadi hari ini. Na ini kita tuntut bagaimana kemudian klarifikasi dari pemerintah desa soal bantuan langsung tunai tahap satu ini,” sambungnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa, terdapat 150 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Sidorejo, layak mendapatkan BLT namun dalam proses penyaluran tahap I, justru tak tersentuh oleh bantuan yang bersumber dari Kemendes itu.
Ada memang beberapa data itu tadi yang kami sampaikan, harusnya dari 150 ini ada tim yang turun mendata, itu kemudian tidak dapat warga tersebut, harusnya layak,” tuturnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Desa Sidorejo, Nurdin, membantah jika pihaknya tidak transparan dalam menyalurkan BLT DD tahap pertama.
“Sebenarnya itu tidak ada memang indikasi tidak transparan, karena memang kebetulan pada waktu itu kemarin ada 243 data yang masuk, yang diterima kan hanya 150, jadi kita rangking itu sampai 150 orang yang dapat. tapi mereka yang tuntut bahwa yang menerima itu katanya ada yang tidak layak. Tapi ya namanya pendata ya begitulah,” ungkap Nurdin.
Lebih lanjut Nurdin juga menjelaskan bahwa dalam proses perengkingan terhadap data warga calon penerima BLT, Pemdes khususnya Kades tidak ikut serta didalamnya, melainkan yang terlibat adalah para tim relawan Covid19.
“Kemarin perengkingan itu sebenarnya pemerintah desa khususnya kepala desa tidak ikut didalamnya, yang ikut pada waktu adalah relawan Covid19,” jelasnya.
Nurdin pun berjanji akan mengevaluasi data, sebagaimana yang menjadi temuan para massa aksi, dengan tetap mengedepankan kesepakatan musyawarah.
“Kalau ada aturan bahwa dikasih keluar atas musyawarah, ya tidak apa – apaji, yang penting kan musyawarah. Intinya kan musyawarah. Kalau kita kan tidak berani kasih keluar secara sepihak,” tutupnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini proses dialog antara pemerintah desa dan massa aksi masih berlanjut, dengan dipimpin langsung oleh Ketua BPD didampingi Kades Sidorejo, yang dihadiri oleh para Kepala Dusun dan anggota BPD.(FM)
