YOGYAKARTA, editorial9.com – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta menyoroti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2027 sebesar Rp2.725.000. FPPI menilai besaran upah tersebut masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan meminta pemerintah mengoreksi kebijakan pengupahan.
FPPI menyebut KHL di DIY mencapai Rp4.839.842 per bulan. Dengan UMP yang ditetapkan sebesar Rp2.725.000, upah minimum tersebut hanya mampu memenuhi sekitar 56,30 persen dari kebutuhan hidup layak.
Berdasarkan perhitungan FPPI, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.114.842 setiap bulan antara UMP dan KHL.
Pimpinan Kota FPPI Yogyakarta, Yusril, menilai besarnya kesenjangan tersebut menunjukkan kebijakan pengupahan di DIY belum berpihak pada kehidupan layak pekerja.
“Penetapan UMP DIY 2027 ini merupakan gambaran nyata masih kuatnya orientasi kebijakan upah murah. Bagaimana mungkin pekerja diharapkan memenuhi kebutuhan hidupnya jika upah yang diterima bahkan belum mencapai 60 persen dari standar kebutuhan hidup layak?” kata Yusril, melalui pres rilisnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Yusril, persoalan pengupahan bukan semata-mata berkaitan dengan besaran kenaikan upah, tetapi juga menyangkut keberpihakan politik pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pekerja.
FPPI turut mengkritik sikap Gubernur DIY yang dinilai tidak memanfaatkan ruang kebijakan dalam regulasi pengupahan untuk mendorong penetapan upah berdasarkan standar KHL.
Yusril merujuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 138 dan Pasal 139, yang menurutnya memberikan landasan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan KHL dalam penetapan upah minimum.
Dia juga merujuk Pasal 139 ayat (4), yang menurut FPPI mengatur penentuan upah minimum berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
“Ketika ruang kebijakan untuk mendorong upah berdasarkan standar kebutuhan hidup layak sudah tersedia, seharusnya pemerintah daerah berani memanfaatkannya. Ini bukan sekadar persoalan teknis penghitungan, melainkan persoalan pilihan politik dan keberpihakan pemerintah,” tegasnya.
FPPI menilai kesenjangan UMP dan KHL yang mencapai lebih dari Rp2,1 juta seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki ketertinggalan upah pekerja, terlebih dengan adanya perubahan regulasi pengupahan.
Yusril juga membandingkan kebijakan pengupahan DIY dengan sejumlah daerah lain. Dalam pernyataan sikapnya, FPPI menyoroti UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 dan UMP Bali sebesar Rp4.559.287, dengan kenaikan yang disebut mencapai 42,15 persen.
Meski mengakui setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan struktur pengupahan berbeda, FPPI menilai pemerintah DIY tetap memiliki ruang untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam merespons kebutuhan pekerja.
“Pertanyaannya, mengapa DIY justru tidak menggunakan momentum perubahan regulasi untuk mengoreksi kesenjangan upah? Mengapa predikat Daerah Istimewa yang selalu dibanggakan tidak diikuti dengan keberanian politik untuk menjamin kehidupan yang layak bagi rakyat pekerjanya?” tegas Yusril.
FPPI juga menilai predikat Daerah Istimewa seharusnya tidak hanya tercermin dalam sejarah, kebudayaan, maupun tata kelola pemerintahan, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Keistimewaan DIY akan kehilangan makna substantif ketika tidak disertai keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada kebanggaan atas predikat Daerah Istimewa sementara rakyat pekerjanya masih harus menghadapi ketertinggalan upah dan ketidakpastian ekonomi,” kata Yusril.
Dia menegaskan pemerintah tidak seharusnya terus menjadikan formula kenaikan upah, pertimbangan investasi, maupun keberlangsungan dunia usaha sebagai alasan untuk mempertahankan kebijakan upah murah.
Menurutnya, pekerja bukan sekadar faktor produksi dalam pembangunan daerah, melainkan bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial yang berhak mendapatkan penghidupan layak.
“Rakyat pekerja bukan sekadar faktor produksi. Mereka adalah bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengupahan benar-benar menjamin kehidupan yang layak, bukan justru membebankan seluruh persoalan ekonomi kepada pekerja,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, FPPI Pimpinan Kota Yogyakarta menyatakan menolak penetapan UMP DIY 2027 yang dinilai masih mempertahankan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL.
FPPI juga mengecam sikap politik Gubernur DIY yang dianggap tidak memanfaatkan secara maksimal ruang kebijakan dalam regulasi ketenagakerjaan untuk mendorong penetapan upah berdasarkan standar KHL.
Selain itu, FPPI menuntut Pemerintah DIY menghadirkan mekanisme koreksi kesenjangan UMP terhadap KHL secara progresif, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan pemenuhan 100 persen KHL sebagai arah utama kebijakan pengupahan.
“Kami menuntut agar pemerintah menghadirkan kebijakan pengupahan yang berorientasi pada pencapaian 100 persen Kebutuhan Hidup Layak. Ini harus menjadi standar minimum dalam menjamin kehidupan rakyat pekerja, bukan sekadar target yang terus ditunda setiap tahun,” ungkap Yusril.
FPPI turut mengajak elemen buruh, pemuda, mahasiswa, dan gerakan rakyat untuk memperkuat konsolidasi serta perjuangan bersama dalam menolak politik upah murah di DIY.
Yusril menegaskan perjuangan mewujudkan upah layak membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan kesejahteraan pekerja.
“Persoalan upah murah bukan hanya persoalan buruh, tetapi persoalan seluruh rakyat. Karena itu, kami mengajak elemen buruh, pemuda, mahasiswa, dan gerakan rakyat untuk memperkuat konsolidasi serta perjuangan bersama demi terwujudnya kebijakan pengupahan yang adil dan berpihak kepada pekerja,” tutupnya.(*)






