MAMUJU, editorial9.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap alasan menarik kadernya, Abdul Latif, dari bursa calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). PKS memilih memberi jalan kepada dua nama lain agar Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) segera memiliki pendamping.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat ketiga Koalisi Sulbar Maju yang digelar di Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu (7/10/2026) malam.
Sebelumnya, tiga nama telah disepakati koalisi untuk dikomunikasikan di internal masing-masing partai. Ketiga nama itu yakni Syamsul Samad dari Partai Demokrat, Hj. Fatmawati Salim dari Partai NasDem, dan Abdul Latif dari PKS.
Sekretaris DPW PKS Sulawesi Barat, Hamar, mengatakan PKS kemudian melakukan pembahasan internal setelah melihat Demokrat dan NasDem tetap mempertahankan kandidat masing-masing.
“Demokrat dan NasDem memang sepertinya bersikeras untuk tetap mencalonkan kandidatnya. Kami kemudian kembali membahas secara internal seperti apa baiknya,” kata Hamar.
Hamar mengatakan PKS tidak ingin proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulbar terhambat karena masing-masing partai mempertahankan calon yang diusung.
Menurutnya, keberadaan wakil gubernur dinilai penting agar Gubernur Suhardi Duka tidak menjalankan pemerintahan seorang diri.
“Kalau ini keinginan bersama, kita tidak mau juga Pak Gubernur bekerja sendirian. Kita menginginkan ada pendampingnya. Kalau tidak ada partai yang mengalah dan tetap tiga nama calon yang keluar, itu tidak bisa,” ujarnya.
Atas pertimbangan tersebut, PKS memilih menarik Abdul Latif dari proses pengusulan dua nama calon Wakil Gubernur Sulbar.
“Maka kami dari PKS mengambil sikap untuk kebaikan bersama orang Sulawesi Barat. Agar Pak Gubernur ada pendampingnya, kami siap mengkomunikasikan kembali ke DPP,” katanya.
Hamar menegaskan keputusan PKS tersebut tidak disertai syarat khusus. Menurutnya, sikap tersebut semata-mata untuk memastikan proses pengisian jabatan Wagub Sulbar tetap berjalan.
“Tidak ada, kita tidak punya syarat khusus untuk mundur. Hanya semata-mata untuk kebaikan bersama warga Sulawesi Barat, agar ada wakil gubernurnya dan Pak SDK ada pendampingnya,” ujarnya.
Meski menerima hasil rapat koalisi yang menetapkan dua nama, PKS tetap meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Komunikasi tersebut juga berkaitan dengan rekomendasi pencalonan Abdul Latif.
“PKS menerima hasil koalisi untuk menetapkan dua nama ini. Syarat yang kami minta hanya diberikan waktu untuk komunikasi dengan DPP dan mengurus rekomendasi,” katanya.
Hamar mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada DPP PKS, untuk mendapatkan tindak lanjut.
“Kita komunikasikan. Insyaallah ada jalannya di DPP,” ujarnya.
Dengan keputusan tersebut, Abdul Latif tidak masuk dalam dua nama yang akan dilanjutkan dalam proses pengusulan calon Wakil Gubernur Sulbar. Koalisi Sulbar Maju selanjutnya mengarah pada Syamsul Samad dan Hj. Fatmawati Salim untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.(*)
