POLMAN, editorial9.com – Rencana pengangkatan 4.105 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Pasalnya, belanja pegawai daerah saat ini sudah mencapai 38 persen dari total anggaran.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Polman harus berhitung sebelum menanggung tambahan beban pembiayaan ribuan PPPK. Pemerintah daerah mendukung peningkatan status pegawai, tetapi berharap pemerintah pusat ikut membiayai kebutuhan gaji mereka.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Andi Hasbullah Mastar, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis tertulis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Pemkab Polman sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar untuk membahas rencana tersebut.
“Tetap juga kita diminta untuk menunggu dulu petunjuk teknis secara tertulis itu untuk pengadaan CPNS ini di tahun 2027,” kata Andi Hasbullah kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, petunjuk teknis tersebut penting untuk mengetahui mekanisme pengangkatan, termasuk formasi yang nantinya disiapkan bagi PPPK paruh waktu.
Namun, persoalan pembiayaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, belanja pegawai Pemkab Polman saat ini telah mencapai sekitar 38 persen dari total anggaran daerah.
“Belanja pegawai kita ini kalau enggak salah ada 38 persen. Jadi diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, seperti apabila ada terjadi keadaan darurat, ada terjadi bencana, puting beliung, banjir, kekeringan, dan segala macam,” ujarnya.
Andi Hasbullah khawatir peningkatan belanja pegawai akan mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan lainnya. Terlebih, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan, hingga penanganan bencana.
“Jangan sampai pemerintah daerah itu tidak bisa menangani. Karena kita punya penganggaran terfokus semua untuk membiayai ini para PPPK, belanja pegawai, khususnya PPPK atau CPNS,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkab Polman berharap pemerintah pusat tidak hanya mengatur mekanisme pengangkatan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan pembiayaan bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.
Meski masih menunggu kepastian kebijakan, Pemkab Polman mengaku telah mengupayakan persiapan anggaran untuk kebutuhan PPPK pada tahun anggaran 2027.
“Kalau untuk persiapan penganggarannya, tempatnya untuk nanti alat-alat yang mau digunakan, kita sudah usahakan untuk dianggarkan di tahun 2027,” tuturnya.
Kendati demikian, Pemkab Polman belum dapat memastikan besaran anggaran yang diperlukan untuk membiayai PPPK apabila perubahan status tersebut direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data BKPSDM Polman, terdapat 4.105 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi bagian dari rencana pengangkatan tersebut.(*)
