POLMAN, editorial9.com – Pemadaman listrik berulang di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengancam pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gangguan pasokan listrik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir itu dinilai menghambat produksi, mengganggu pelayanan pelanggan, hingga berpotensi menyebabkan kerusakan bahan baku.
Ketua Boyang UMKM, Adam Bidong, mengatakan pemadaman listrik tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis. Sebab, gangguan pasokan listrik berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kami merasakan bahwa pemadaman listrik yang berulang memberikan dampak nyata terhadap aktivitas usaha masyarakat. Ada pelaku UMKM yang kehilangan omzet, bahan baku yang berpotensi rusak, proses produksi yang terhambat, hingga pelayanan kepada pelanggan yang tidak dapat berjalan secara maksimal,” kata Adam, Kamis,12/11/26.
Menurutnya, ketidakpastian pasokan listrik menjadi beban tambahan bagi pelaku UMKM. Di tengah upaya mempertahankan dan mengembangkan usaha, mereka harus menghadapi risiko terganggunya kegiatan produksi akibat pemadaman yang berulang.
Adam menilai listrik merupakan kebutuhan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, stabilitas pasokan listrik harus menjadi perhatian serius agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu.
Dia juga menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa yang menyuarakan keresahan masyarakat terkait pemadaman listrik berulang di Polman.
Menurut Adam, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial terhadap pelayanan publik. Dia berharap aspirasi mahasiswa menjadi perhatian serius PLN dan pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berakhir pada permohonan maaf atau imbauan kepada masyarakat untuk bersabar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang transparan, langkah penanganan yang konkret, serta kepastian kapan persoalan ini dapat diselesaikan,” tegasnya.
Adam mendesak PLN membuka informasi secara transparan mengenai penyebab pemadaman yang terus berulang di Polman. Dia juga meminta PLN menyampaikan perkembangan perbaikan infrastruktur kelistrikan, termasuk langkah darurat untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Selain PLN, Adam meminta pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam mengawal penyelesaian persoalan kelistrikan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika gangguan listrik berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung gerakan mahasiswa sebagai bagian dari suara masyarakat. Sebab ketika listrik padam, bukan hanya rumah yang gelap, tetapi ada dapur usaha yang berhenti, ada pendapatan keluarga yang terganggu, dan ada roda ekonomi masyarakat yang ikut terhambat,” ujarnya.
Adam menegaskan pasokan listrik yang stabil bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Dia berharap PLN segera melakukan pembenahan agar persoalan pemadaman berulang tidak terus membebani pelaku usaha kecil di Polman.
“Listrik yang stabil bukan sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan masyarakat. UMKM membutuhkan kepastian untuk berusaha, masyarakat membutuhkan pelayanan yang layak, dan PLN memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.(Mp)
