MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, yang berlangsung di ruang kerja Sekda Sulbar, Selasa (13/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar turut mendampingi Sekda Sulbar. Hadir mewakili Bapenda, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Gaffar. Turut hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Muhammad Ali Chandra.
Audiensi tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama optimalisasi PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satu sorotan utama adalah masih banyaknya kendaraan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sulbar yang menggunakan nomor polisi dari luar daerah.
Kondisi ini dinilai berpotensi menggerus penerimaan daerah, sebab pajak kendaraan tersebut tidak tercatat sebagai PAD Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar pun mendorong langkah konkret agar kendaraan-kendaraan tersebut segera melakukan balik nama ke pelat Sulbar.
Dirlantas Polda Sulbar, Nurhadi Ismanto, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Pemprov Sulbar dalam mendorong proses balik nama kendaraan bermotor. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kepatuhan administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
Selain isu pajak kendaraan, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana pembangunan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar. Pemprov Sulbar menyatakan dukungan terhadap rencana itu, termasuk kesiapan menyiapkan lahan hibah sebagai bentuk sinergi antar lembaga dan upaya peningkatan kualitas layanan lalu lintas di Sulbar.
Secara terpisah, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi PAD.
“Sinergi antara Pemprov Sulbar, Bapenda, dan Polda Sulbar sangat penting, khususnya dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Dengan kerja sama yang kuat, PAD bisa dimaksimalkan dan pelayanan publik semakin baik,” ujarnya.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mendorong pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap terbangun komitmen bersama yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
