Bawaslu RI : Kedewasaan Masyarakat Sulbar Terhadap Proses Politik Meninggi

  • Whatsapp
Anggota Bawaslu-RI Fritz Edward Siregar (Dok : Ist)

Mamuju – editorial9 – Anggota Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu-RI), Fritz Edward Siregar, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 24/11/20.

Dalam kunjungannya itu, Fritz Edward Siregar, menghadiri sejumlah acara yakni Sosialisasi Netralitas ASN di Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Deklarasi Anti Politik Uang di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Deklarasi Netralitas ASN bersama Pemprov. Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju, Rabu 25 November 2020.

Bacaan Lainnya

Menurut Fritz Edward Siregar, setelah melihat pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pada Pilkada di Empat Kabupaten di Sulbar, ada yang melalui jalur partai, perseorangan hingga calon tunggal, dirinya menilai hal itu sebagai suatu kedewasaan dalam berdemokrasi di Sulbar.

“Hal itu bisa kita lihat juga, bahwa tingkat kedewasaan masyarakat terhadap proses politik itu meninggi, namun tetap membutuhkan kedewasaan dari partai politik dan pasangan calon, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Dan itu tantangan bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan Pilkada Tahun 2020,” ucap Fritz.

Selain itu ia menambahkan, bahwa menjadi pengawas Pemilu bukanlah tugas yang mudah dan hal itu harus dimengerti pada saat diambil sumpahnya.

“Pengawas Pemilu harus memahami bahwa tugas yang diembannya memiliki resiko, olehnya itu dibutuhkan kerjasama, pengetahuan, keberanian dan ketegasan dalam bertindak,” tambahnya.

Menurutnya, DNA seorang pengawas Pemilu itu harus tegas dalam bertindak, sehingga ia berpesan pada pengawas Pemilu khususnya di Sulawesi Barat, bahwa secara kelembagaan Bawaslu itu, satu hierarki.

“Kepatuhan terkait intruksi dan koordinasi yang dilakukan itu berefleksi pada kepercayaan diri pengawas Pemilu dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” ungkapnya.

“Bawaslu kabupaten atau kota dapat bekerja dengan tegas, karena Bawaslu Provinsi juga bekerja sehingga kebijakan, komunikasi dan kepatuhan terhadap lembaga pengawas di tingkat atasnya, itu harus dilihat sebagai bagian dari hierarki lembaga dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa melaksanakan Pilkada Tahun 2020 itu, bukan tugas KPU dan Bawaslu saja, tapi juga merupakan tugas seluruh komponen bangsa mulai dari TNI-Polri, Satgas Covid-19, Pemerintah Daerah, Kemendagri hingga Kementerian Kesehatan. Artinya di tengah pandemi ini, pelayanan publik ke masyarakat merupakan tugas seluruh lembaga negara.

“Kita mengajak masyarakat, untuk melihat bagaimana hal-hal baru yang muncul di TPS dan bagaimana protokol kesehatan di terapkan, kita juga ingin partisipasi masyarakat meningkat serta pemimpin yang lahir, merupakan hasil dari legitimasi masyarakat akan tetapi beban itu tidak bisa diserahkan ke KPU-Bawaslu saja, tapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa secara bersama-sama,” tutupnya. (*/MP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *