POLMAN, editorial9.com — Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar membuka peluang dukungan program dan anggaran untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada 2027. Namun, peluang tersebut bergantung pada pembenahan kelembagaan, pengisian jabatan kepala balai, serta penyelesaian administrasi oleh pemerintah daerah sebelum Desember 2026.
Hal itu disampaikan Kepala BBPVP Makassar, Nasrun Ilmullah, saat dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan Orientasi dan Sinkronisasi Pelatihan Vokasi Nasional di Aula Rumah Jabatan Bupati Polman, Senin (2/11/2026).
Nasrun menyoroti kondisi BLK Polman yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah posisi kepala balai yang hingga kini masih kosong setelah pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
“Kami mendorong, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk bisa mendorong keberadaan balai latihannya itu sendiri,” ucap Nasrun.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Polman segera mengaktifkan kembali kepemimpinan BLK agar pengelolaan lembaga pelatihan tersebut dapat berjalan optimal.
“Saat ini kondisinya tadi saya lihat memang kepalanya masih kosong karena baru pensiun. makanya tadi saya sampaikan untuk bisa segera aktif kepala Balainya,” ungkapnya.
Menurut Nasrun, pengisian jabatan kepala balai menjadi salah satu langkah penting untuk membuka peluang BLK Polman masuk dalam pembinaan BBPVP Makassar.
Pihaknya berencana mengusulkan BLK Polman kepada kementerian, agar menjadi salah satu balai binaan BBPVP Makassar.
“Insya Allah nanti ketika sudah aktif kami akan coba usulkan ke kementerian agar BLK Polewali Mandar ini, nantinya menjadi binaan daripada BBPVP Makassar,” bebernya.
Jika usulan tersebut terealisasi, BBPVP Makassar menyatakan kesiapannya mengalokasikan program dan anggaran untuk mendukung kegiatan pelatihan vokasi di BLK Polman pada 2027.
“Ketika ini sudah menjadi binaan, Insya Allah di tahun 2027 nanti kami siap untuk mengalokasikan program dan anggaran untuk bisa digunakan oleh teman-teman di BLK Polewali Mandar,” jelasnya.
Meski demikian, peluang dukungan tersebut membutuhkan percepatan penyelesaian administrasi dari pemerintah daerah. Nasrun menargetkan proses pembenahan dapat diselesaikan sebelum Desember 2026.
Menurutnya, BBPVP Makassar biasanya menggelar rapat bersama pemerintah pusat untuk membahas wilayah kerja pembinaan. Karena itu, kesiapan administrasi BLK Polman menjadi penting sebelum pembahasan tersebut dilakukan.
“Kalau untuk target pemerintah kabupaten, kami dorong sebisa mungkin sebelum Desember, karena biasanya kami akan melakukan rapat dengan pemerintah pusat, itu terkait dengan area wilayah kerja,” ujarnya.
Nasrun juga secara khusus meminta Pemkab Polman, segera menuntaskan administrasi terkait dengan eko TK yang ada di BLK UPTD.
“Jadi kami mohon, mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, itu sudah bisa menyelesaikan administrasi terkait dengan eko TK yang ada di balai BLK UPTD sebelum Desember, kami dorong,” tutupnya.(Mp)
