BPKAD Sulbar Uji TTE di SIPAMANDAR, Efisiensi Anggaran Makin Nyata

Suasana live testing integrasi layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIPAMANDAR di Aula BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala BPKAD Sulbar Mohammad Ali Chandra bersama jajaran, serta diikuti secara daring oleh Tim Teknis BsrE BSSN, sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan perbendaharaan dan efisiensi anggaran. (Dok. Humas Pemprov Sulbar)

MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbaru, BPKAD melakukan live testing implementasi layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIPAMANDAR (Sistem Informasi Pencairan Dana dan Penataan Arsip Perbendaharaan), Rabu (21/1/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Uji coba layanan TTE tersebut difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulbar, serta menghadirkan secara daring Tim Teknis Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hadir langsung Kepala BPKAD Sulbar Mohammad Ali Chandra, Analis Keuangan Ahli Muda Syaharuddin, jajaran staf Kas Daerah, serta pengembang SIPAMANDAR, Taufan Hary Prasetyo.

Syaharuddin menjelaskan, integrasi SIPAMANDAR dengan layanan TTE memiliki arti strategis bagi Pemprov Sulbar, terutama dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran dan percepatan layanan perbendaharaan.

Menurutnya, pemanfaatan tanda tangan elektronik tidak hanya mempercepat proses administrasi pencairan dana, tetapi juga meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen keuangan. Selain itu, penggunaan TTE diyakini mampu menekan belanja operasional melalui pengurangan penggunaan ATK dan biaya penggandaan dokumen.

“Dokumen keuangan seperti SPP, SPTJM, SPM hingga SP2D nantinya dapat ditandatangani secara elektronik. Proses pencairan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan,” jelas Syaharuddin.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi belanja dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Digitalisasi layanan perbendaharaan dinilai menjadi salah satu solusi konkret menghadapi tekanan fiskal tersebut.

Selain berdampak pada efisiensi anggaran, implementasi TTE juga mendukung peningkatan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sulawesi Barat serta mendorong peningkatan nilai Indeks SPBE secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Sulbar Mohammad Ali Chandra mengapresiasi dukungan BSSN melalui BsrE dalam pelaksanaan uji coba TTE yang dinilai berjalan lancar.

“Hasil live testing menunjukkan sistem berjalan baik dan siap diterapkan lebih lanjut. Harapan kami, layanan TTE ini segera digunakan secara penuh dalam proses pencairan keuangan daerah,” ujarnya.

Ke depan, BPKAD juga merencanakan kerja sama dengan distributor e-Meterai. Seluruh dokumen pencairan dana yang membutuhkan materai nantinya akan menggunakan e-Meterai yang terintegrasi langsung di dalam Aplikasi SIPAMANDAR.

Dengan digitalisasi penuh tersebut, BPKAD berharap proses pencairan dana semakin cepat, tertib administrasi, hemat biaya, serta memberikan kepastian layanan perbendaharaan yang lebih berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *