Bupati Mamuju Minta Kades Bijak Jalankan Tugas

  • Whatsapp
Sutinah Suhardi, saat melakukan pemasangan pangkat, terhadap salah seorang Kades di Kecamatan Simboro, pada acara pelantikan Kades, Jumat, 14/01/22.(Dok : Diskominfosandi)

Mamuju – editorial9 – Bupati Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi, meminta para istri Kepala Desa Kades (Kades)atau Ibu Desa, agar mendukung kinerja suami dan tidak mengarahkan untuk berbuat korupsi.

Hal itu disampaikan, saat melantik Empat Kepala Desa (Kades) terpilih, hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), serentak se Kecamatan Simboro, di Objek wisata pantai Malawwa, Mamuju, Jumat, 14/01/22.

Bacaan Lainnya

Menurut Sutinah, menjadi pejabat publik memang tidaklah mudah, sebab selain harus mewakafkan diri untuk mengabdi pada masyarakat, juga harus mampu menahan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari kekuasaan, termasuk saat berbicara anggaran.

“Jadi, saya minta para kepala desa dapat lebih bijak dalam menjalankan tugasnya, dan para ibu desa juga harus mendukung yang baik. Aktifkan kegiatan PKK dan jangan arahkan pak desa, untuk melanggar,” ucap Sutinah.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pentingnya bagi para Kades yang telah dilantik, untuk memahami pengelolaan Dana Desa (DD), agar tidak terjerat kasus hukum namun tetap tidak menjadi takut dalam mengelola dana milyaran rupiah itu.

“Karena, semua jika dilakukan dengan benar, maka dana desa tentu akan membawa manfaat yang luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, ibu desa Botteng Utara, Andi Mulu, mengaku akan senantiasa mendukung sang suami untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan ia berjanji siap menjalankan program yang dapat melancarkan kinerja suami sebagai kepala desa.

“Serta, tidak akan mengarahkan ke hal-hal yang tidak terpuji,” beber Andi Mulu.

Di tempat yang sama, Kejari Mamuju, Subekhan,menegaskan bahwa semua laporan penyalahgunaan dana desa senantiasa akan ditindaklanjuti.

“Sebab itu, tidak ada yang main-main terhadap dana desa,” tegasnya.

Ia juga tidak menginginkan ada aparat desa yang bersentuhan dengan lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan, sebab yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan DD itu sesuai dengan tata kelola yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dari masyarakat.

“Jika ini sudah dilakukan, maka tentu pengelolaan dana desa tidak akan ada yang menyimpang,” tutur Subekhan. (Diskominfosandi/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.