Bupati Polman Tak Mau APBD Rp1,64 T Mubazir

Bupati Polman Samsul Mahmud saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Polman. (Dok. Istimewa)

POLMAN, editorial9.com – Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud, meminta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp1,64 triliun digunakan secara produktif. Dia menegaskan, belanja yang kurang produktif harus dikendalikan agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Samsul, dalam rapat paripurna DPRD Polman dengan agenda penyampaian laporan akhir Badan Anggaran dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, di ruang rapat utama DPRD Polman, Minggu (15/11/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut, pendapatan dan belanja daerah Polman tahun anggaran 2027 disepakati masing-masing sebesar Rp1.643.516.269.651 atau sekitar Rp1,64 triliun. Persetujuan bersama tersebut disepakati secara aklamasi oleh anggota DPRD yang hadir.

Samsul mengatakan, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Di sisi lain, kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah terus meningkat.

“Kita menyadari, APBD Tahun Anggaran 2027 disusun di tengah keterbatasan ruang fiskal, dengan struktur pendapatan yang masih didominasi dana transfer, sementara kebutuhan pelayanan dan pembangunan terus meningkat. Karena itu, pengalokasian anggaran harus berpegang pada prinsip money follow program berbasis money follow function, sehingga setiap rupiah belanja benar-benar diarahkan pada prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Samsul.

Dia menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyehatkan struktur belanja, meskipun pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik.

“Meskipun Pemerintah Pusat melalui Undang Undang APBN Tahun Anggaran 2027 memberikan relaksasi atas ketentuan batas belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah namun kita tetap berkomitmen menyehatkan struktur belanja, mengendalikan belanja kurang produktif dan memperbesar alokasi belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain mengendalikan belanja, Samsul meminta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan. Namun, upaya meningkatkan pendapatan tersebut harus dilakukan secara wajar tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Pemkab Polman juga akan memperkuat sinergi APBD dengan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, dan Sekolah Rakyat.

Samsul menjelaskan, APBD 2027 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Polman 2025-2029 untuk mewujudkan visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan.

Kebijakan anggaran tersebut diarahkan pada lima prioritas pembangunan. Meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.

“Seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Setelah persetujuan bersama, Samsul mengatakan Ranperda APBD 2027 beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD akan segera disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut ditargetkan paling lambat tiga hari kerja sejak persetujuan bersama.

Dia juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyiapkan seluruh dokumen dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi.

Kepada seluruh kepala perangkat daerah, direksi RSUD, dan pimpinan BUMD, Samsul meminta agar persiapan pelaksanaan program dilakukan sejak dini. Termasuk mempercepat perencanaan pengadaan barang dan jasa, menjaga disiplin anggaran, serta memastikan setiap kegiatan memiliki target dan indikator hasil yang terukur.

“Sebab keberhasilan APBD diukur dari manfaat dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.(Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *