Ketok Palu, APBD Polman 2027 Tembus Rp1,64 Triliun

Ketua DPRD Polman Fahri Fadly bersama Bupati Polman Samsul Mahmud berfoto bersama usai penandatanganan berita acara persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran 2027. (Dok. Istimewa)

POLMAN, editorial9.com – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,64 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Polman, Minggu (15/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Polman itu dipimpin Ketua DPRD Fahri Fadly. Persetujuan rancangan APBD dilakukan secara aklamasi oleh anggota DPRD yang hadir.

Bacaan Lainnya

Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.643.516.269.651. Sementara belanja daerah juga disepakati dengan nilai yang sama, yakni Rp1.643.516.269.651.

Ketua DPRD Polman Fahri Fadly mengatakan, persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dia menjelaskan, pembahasan APBD 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian penjelasan Bupati terhadap rancangan APBD pada 15 September 2026, pandangan umum fraksi pada 17 September, hingga tanggapan Bupati pada 18 September 2026.

Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD melakukan pembahasan hingga menghasilkan kesepakatan dalam rapat finalisasi pada Sabtu (14/11).

“Pembahasan ini kemudian melahirkan perubahan-perubahan penganggaran baik besaran maupun jenis-jenis penganggaran. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam sistem pemerintahan daerah yang terdiri dari dua unsur, Bupati dan DPRD,” kata Fahri dalam rapat paripurna.

Fahri menegaskan, hasil pembahasan tersebut menjadi dasar persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Polman.

Dia kemudian meminta persetujuan anggota DPRD yang hadir terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju secara aklamasi.

Sementara itu, Bupati Polman Samsul Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kontribusi dalam menyelesaikan pembahasan APBD 2027.

Menurutnya, persetujuan bersama tersebut merupakan hasil pembahasan yang cermat, kritis, dan konstruktif antara legislatif dan eksekutif.

“Persetujuan bersama atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan buah dari proses pembahasan yang cermat, kritis, dan konstruktif,” ujar Samsul.

Samsul mengakui penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer, sementara kebutuhan pelayanan dan pembangunan terus meningkat.

Karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk program prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Karena itu, pengalokasian anggaran harus berpegang pada prinsip money follow program berbasis money follow function, sehingga setiap rupiah belanja benar-benar diarahkan pada prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Samsul menyebut APBD 2027 diarahkan pada lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat sinergi APBD dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, dan Sekolah Rakyat.

Setelah persetujuan bersama, rancangan Perda APBD 2027 beserta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Sulbar untuk dievaluasi.

Samsul menginstruksikan TAPD segera menyiapkan dokumen dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD agar proses evaluasi berjalan tepat waktu.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, Direksi RSUD, dan pimpinan BUMD, saya tegaskan agar sejak dini mempersiapkan pelaksanaan program, mempercepat perencanaan pengadaan, menjaga disiplin anggaran, dan memastikan setiap kegiatan memiliki target serta indikator hasil yang terukur,” tuturnya.

Dia berharap APBD 2027 dapat ditetapkan sebelum berakhirnya 2026 sehingga program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan sejak awal tahun anggaran.

“Persetujuan bersama hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita terus perkuat kemitraan eksekutif dan legislatif dalam semangat Sipamandaq, saling menguatkan dan berjalan seiring agar APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menghadirkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Polman,” pungkasnya.(Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *