Polman – Puluhan mahasiswa dari PMII Komisariat IAI DDI, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Polman, Senin,19/05/25.
Massa aksi menyoroti arah kebijakan Pemkab Polman, menjelang berakhirnya 100 hari kerja Bupati H.Samsul Mahmud (H.Assul) dan wakilnya Andi Nursami Masdar (ASSAMI).
Korlap aksi Hariyadi menyatakan keprihatinannya terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, menjelang berakhirnya 100 hari kerja Bupati.
“Alih-alih, menghadirkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung, yang kami saksikan justru adalah dominasi kegiatan seremonial, pencitraan dan seremoni panggung kekuasaan, yang jauh dari esensi pelayanan publik,” ucap Hariyadi, saat membacakan manifesto aksinya.
Lebih mengecewakan lagi, karena pihaknya telah mengirimkan surat resmi permohonan data dan laporan capaian 100 hari kerja ke pihak kantor bupati, sebagai bentuk iktikad baik untuk melakukan evaluasi berbasis data.
“Namun hingga saat ini, tidak ada respons maupun itikad baik dari pemerintah daerah, untuk membuka informasi tersebut kepada publik,” ujarnya.
“Ini merupakan bentuk nyata, pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,” sambungnya.
Ia menilai, bupati Kabupaten Polman, terlihat lebih sibuk menghadiri acara-acara seremonial, peresmian, dan seremoni panggung politik, tanpa disertai dengan langkah konkret dan transparansi terhadap persoalan yang lebih esensial, seperti krisis pengelolaan sampah, penanggulangan banjir yang lemah serta akses kesehatan dan air bersih.
“100 hari kerja bukanlah panggung untuk tampil seremonial dan simbolik belaka. Rakyat menanti aksi nyata, bukan sekadar pidato dan publikasi kegiatan formal, yang hanya menguntungkan segelintir elit,” tutupnya.
Berikut tuntutan aksi PMII IAI DDI Kabupaten Polman:
1. Evaluasi terbuka dan transparan atas capaian 100 hari kerja Bupati.
2. Wujudkan program berbasis kebutuhan rakyat, pengelolaan sampah, penanganan banjir dan layanan dasar kesehatan dan air bersih.
3. Buka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil, untuk membahas arah pembangunan daerah.(*)
