JAKARTA, editorial9.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah menutup seluruh mata rantai bisnis rokok elektrik atau vape, mulai dari produksi, distribusi hingga penjualan. Desakan ini menyusul penetapan fatwa yang mengharamkan penggunaan sekaligus aktivitas perdagangan vape.
Permintaan tersebut disampaikan melalui rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
MUI secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan penetapan fatwa tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang menggunakan vape, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam rantai bisnis produk tersebut.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI, Senin (9/11/2026).
Menurut Prof Ni’am, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan.
Kandungan nikotin dalam rokok elektrik dinilai dapat memicu ketergantungan serta merusak sistem saraf. Selain itu, vape juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran zat-zat terlarang, termasuk narkotika dan psikotropika.
Karena itu, MUI menilai diperlukan langkah lebih konkret dari pemerintah dan DPR RI untuk mengatur peredaran produk tersebut melalui regulasi khusus.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu menegaskan, keharaman dalam fatwa tersebut juga berlaku bagi aktivitas produksi dan perdagangan vape.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegasnya.
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut berharap undang-undang yang mengatur pelarangan vape nantinya dilengkapi sanksi tegas.
Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk menghentikan peredaran vape sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman ketergantungan nikotin dan penyalahgunaan narkoba.
Melalui rekomendasi tersebut, MUI mendorong Presiden Prabowo dan DPR RI segera mengambil langkah legislasi agar pelarangan vape tidak hanya menjadi ketetapan dalam fatwa, tetapi juga memiliki landasan hukum yang mengikat.(*)
