Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, mengapresiasi atensi dan dukungan Menteri Transmigrasi RI, Iftitah Sulaiman Suryanagara, terhadap potensi logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju.
Menurutnya, perhatian tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemprov Sulbar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan pengelolaan LTJ yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Pernyataan itu disampaikan Bujaeramy saat menghadiri retret pimpinan OPD Pemprov Sulbar, Sabtu (19/7/2025) di Korem 142/Tatag, Mamuju. Kegiatan retret yang berlangsung 18–20 Juli 2025 ini digagas langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), sebagai ruang refleksi dan konsolidasi antar OPD guna membangun pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
“Kami menyambut baik perhatian kementerian terkait. LTJ adalah mineral masa depan yang harus dikelola secara hati-hati, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Bujaeramy.
Ia menegaskan bahwa Dinas ESDM Sulbar telah memperkuat kelembagaan, memetakan wilayah berpotensi, dan mendorong literasi serta partisipasi publik. Dua blok utama di Mamuju—Takandeang dan Botteng—telah diidentifikasi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM memiliki kadar LTJ mencapai ribuan part per million (ppm).
“Kami tidak hanya ingin menggali, tapi juga memahami, menjaga, dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kerangka itu, ESDM Sulbar tengah menyusun peta geologi terbaru dan basis data ilmiah untuk pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) LTJ pertama di Indonesia. Mereka juga berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) untuk memperkuat validitas data.
Dari sisi pemberdayaan masyarakat, Dinas ESDM telah menginisiasi berbagai forum edukasi publik terkait potensi, tantangan, dan dampak pengelolaan LTJ. Bujaeramy menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.
“Transparansi tanpa partisipasi hanyalah ilusi. Masyarakat harus jadi bagian dari tata kelola, bukan sekadar penonton,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut perhatian Kementerian Transmigrasi, direncanakan pengiriman tim ekspedisi untuk verifikasi lapangan dan integrasi pengelolaan LTJ dengan roadmap kawasan transmigrasi, meliputi kesiapan infrastruktur, energi, dan tenaga kerja.
Seluruh langkah ini sejalan dengan Misi Panca Daya Gubernur-Wakil Gubernur Suhardi Duka–Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal secara bijak.
Bujaeramy optimistis Mamuju dapat menjadi pionir nasional dalam tata kelola LTJ yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah lingkungan.
“Sulawesi Barat harus menjadi contoh bahwa kekayaan alam bisa dikelola dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(Rls)
