GMNI Desak DPRD Mamuju Selesaikan Polemik Aset

  • Whatsapp
Massa GMNI Mamuju saat unjukrasa di Kantor DPRD, beberapa waktu lalu terkait polemik aset daerah.

Mamuju – editorial9 – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju mempertanyakan sikap DPRD Kabupaten Mamuju terkait keseriusan dalam mengawasi keberadaan aset daerah.

Sebagaimana diketahui, Beberapa waktu lalu GMNI melakukan unjuk rasa mempertanyakan keberadaan aset daerah Kabupaten Mamuju, yang dianggap tidak jelas keberadaan dan peruntukannya. Desakan kepada DPRD dalam mengusut tuntas keberadaan sejumlah aset milik daerah yang lenyap lantang disuarakan.

Bacaan Lainnya

Ketua GMNI Cabang Mamuju, Fathir Thoriq, mengatakan bahwa jika tidak serius, kami menduga DPRD terlibat dalam hilangnya sejumlah aset daerah yang dibeli dari pajak-pajak rakyat.

“DPRD Mamuju harus serius menyelesaikan dugaan penyalahgunaan aset milik daerah ini, jangan sampai dugaan kami benar DPRD ikut terlibat menyalah gunakan aset daerah,” ucap Fathir Thoriq. Selasa, 20/10/20.

Selain itu, Fathir kembali mengingatkan sejumlah aset daerah yang tidak jelas asas manfaat dan wujudnya, yang nilainya ditaksir miliaran, seperti kapal Feri mini di Dinas Perhubungan, material penjualan gedung DPRD lama, ekskavator, boomag, tronton di Dinas PU, ekskavator dan mobil kebersihan di DLHK, armada Damkar, ekskavator di Dinas Perikanan, serta tiga mobil ambulance.

“Selain itu mobil Rubicon, mobil Fortuner dan Randis lainnya yang tidak jelas keberadaannya, imbuhnya.

“Ini adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai terjadi kongkalikong eksekutif dan legislatif,” sambungnya.

Lebih lanjut kata Fathir, Kami tidak percaya auditor Inspektorat, sehingga meminta DPRD segera bentuk pansus, koordinasi BPK soal daftar aset ini untuk audit ulang, bahkan mendorong ke proses penegakan hukum.

“Jika, ada yang terlibat pidana menghilangkan atau menyalahgunakan kekuasaannya,”tegasnya.

Ia pun berharap masyarakat tidak terbuai proses politik lima tahunan ini, sebab ada persoalan besar terkait aset yang amburadul pengelolaannya.

“Jangan sampai ini jadi masalah turunan, padahal yang dipakai beli uang rakyat, harusnya manfaatnya kembali kerakyat. Ayo kita awasi sama-sama dan mendesak DPRD bekerja serius menuntaskannya sebelum periode kepemimpinan baru,” tuturnya.

Sementara itu secara terpisah, Wakil ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta menyampaikan keseriusannya terkait tuntutan mahasiswa.

“Kami serius dan tidak main-main, suara mahasiswa adalah suara rakyat dan kami tindak lanjuti secepatnya,” pungkas Syamsuddin Hatta. (Anh/MP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.