GMNI Mamuju Akan Bawa Masalah Aset ke Lembaga Penegak Hukum

  • Whatsapp
Massa GMNI Mamuju, beberapa waktu lalu berunjuk rasa di Kantor DPRD Mamuju, menuntut kejelasan aset daerah.(Dok : Luk)

Mamuju – editorial9 – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju kembali melakukan aksi unjuk rasa, di kantor DPRD Mamuju. Jumat,16/10/20.

Aksi tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut dari Unras sebelumnya, mendesak para wakil rakyat, untuk segera menyelesaikan persoalan aset milik Pemkab Mamuju, yang dinilai tidak jelas keberadaanya.

Bacaan Lainnya

Menurut Ketua GMNI Cabang Mamuju, Muh. Fathir Thoriq, unjuk rasa yang kesekian kalinya ini untuk mengetahui keseriusan lembaga legislatif, dalam mengusut tuntas keberadaan sejumlah aset milik daerah, yang lenyap, tak tau kemana.

“Kami akan terus pressure gerakan ini, sampai adanya kejelasan dari pihak DPRD Kabupaten Mamuju, maupun lembaga hukum yang terkait dalam menyelesaikan penyalagunaan aset milik daerah,” ucap Fathir.

Fathir merinci sejumlah aset daerah yang tak jelas keberadaannya dan juga banyak disalahgunakan. Seperti, Kapal Feri mini di Dinas Perhubungan, Material penjualan gedung DPRD lama, Ekskavator, Boomag, tronton di Dinas PU, Ekskavator dan mobil kebersihan di Dinas DLHK. Armada damkar, Ekskavator di Dinas Perikanan, tiga mobil ambulance.

“Mobil rubicon, mobil fortuner dan randis lainnya yang tidak jelas keberadaannya,” jelasnya.

Fathir menegaskan, sejumlah aset milik Pemkab Mamuju yang lenyap, adalah persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

“Maka kami menuntut segera DPRD membentuk pansus untuk mengusut aset milik daerah yang disalahgunakan,” kata Fathir.

Sementara itu, Ketau DPRD Mamuju Aswar Azhari Habsi mengatakan, perosalan aset milik daerah akan diserahkan ke Inspektorat untuk diselesaikan. Menurutnya, OPD itu yang dapat melakukan penelusuran keberadaan aset yang dimaksud.

“Tentu, kami merekomendasikan ke Inspektorat sebagai lembaga audit pemerintah dalam hal ini pengguna barang dan jasa melekat di OPD masing – masing, sambil menunggu laporan Inspektorat kita akan bahas secara bersama,” tuturnya.

Meski telah menyerahkan ke Inspektorat untuk melakukan audit, DPRD menurut Aswar, pihaknya tetap akan memantau progres kerja lembaga tersebut.

“Kita pasti akan pantau tetapi kami ini akan menghadapi beberapa agenda kedepan termasuk, pembahasan APBD pokok KUA PPS dalam waktu dekat ini, kita akan bahas secara bersama,” tutupnya.(Luk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.