POLMAN, editorial9.com – Ketidakhadiran Partai Golkar dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Sulawesi Barat dinilai memiliki pesan politik. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk konsistensi terhadap aturan sekaligus penegasan pentingnya etika dalam menjalankan kekuasaan.
Akademisi Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Aco Dahrul Saharuddin, mengatakan ketidakhadiran Golkar dalam agenda HUT Sulbar dapat dimaknai sebagai sikap politik yang menjadikan aturan sebagai pijakan dalam menjalankan fungsi partai.
“Ketidakhadiran Partai Golkar pada sidang paripurna ultah Sulbar merupakan konsistensi terhadap aturan main yang telah disepakati bersama,” kata Aco Dahrul, melalui keterangan persnya, Sabtu, 26/09/26.
Menurut Aco, dalam perilaku politik, acuan normatif seharusnya menjadi perangkat moral, etika, sekaligus pemandu utama dalam mengarahkan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menilai, nilai normatif tersebut harus menjadi kompas agar tindakan politik tidak hanya berfokus pada perebutan kekuasaan, tetapi tetap berada dalam koridor hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Aco yang merupakan doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menjelaskan, acuan normatif memiliki sejumlah fungsi penting dalam perilaku politik.
Pertama, sebagai perangkat pengendali kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power serta arogansi kekuasaan.
Kedua, sebagai perangkat legitimasi moral. Kebijakan yang diambil, kata dia, tidak cukup hanya sah secara hukum tertulis, tetapi juga harus adil dan beradab secara moral.
Ketiga, sebagai perangkat integrasi sosial dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Nilai normatif ini berfungsi sebagai kompas agar segala tindakan politik tidak hanya berfokus pada perebutan kekuasaan, melainkan tetap berada pada koridor hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Aco menilai pimpinan partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada konstituen bahwa mandat yang diberikan harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, partai politik tidak semestinya hanya menjadi mesin pemenangan pemilu. Kekuasaan politik yang diperoleh harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Partai Golkar akan memegang amanah mandat yang telah diberikan dari konstituennya dengan fokus utama adalah mengubah kekuasaan politik menjadi kebijakan nyata yang mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Aco menegaskan, keberadaan partai politik seharusnya tidak berhenti pada kepentingan elektoral, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Partai Golkar tidak boleh hanya menjadi mesin pemenang pemilu, melainkan harus menjadi alat kesejahteraan,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Barat, memilih tidak menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat pada 22 September 2026.
Sikap tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016. Fraksi Golkar sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada seluruh anggota DPRD Sulbar dari Partai Golkar untuk tidak menghadiri upacara HUT Sulbar.
Imbauan itu tertuang dalam surat Nomor 07/F.PG/DPRD-SULBAR/IX/2026 yang ditandatangani Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulbar Irwan SP Pababari dan Sekretaris Irfan Pahri Putra.(Mp)
