JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Pertemuan ini membahas percepatan dan perluasan program kelautan serta perikanan untuk Sulbar tahun 2026.
Audiensi tersebut dipimpin Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dan dihadiri sejumlah direktur teknis lingkup KKP. Gubernur SDK hadir bersama Bupati Majene Ahmad Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, perwakilan TAPD Murdanil, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Hajrul Malik.
Dalam kesempatan itu, SDK menyampaikan tiga program prioritas sektor kelautan dan perikanan Sulbar:
1. Revitalisasi Tambak Rakyat.
Pemprov Sulbar mengusulkan 200 hektar tambak rakyat untuk direvitalisasi melalui program KKP. Wilayah potensial telah dipetakan dan disosialisasikan ke masyarakat.
2. Perikanan Tangkap.
SDK menegaskan perlunya dukungan 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memperkuat armada nelayan Sulbar yang selama ini masih terbatas fasilitasnya.
3. Kampung Nelayan Merah Putih.
Ia juga meminta tambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Polman, Majene, dan Mamuju untuk menekan angka kemiskinan pesisir.
Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi yang perlu mendapat perhatian khusus dari KKP.
Menanggapi hal itu, Dirjen Kartika Listriana mengapresiasi langkah aktif Pemprov Sulbar dalam mendorong potensi sektor kelautan. “Catatan dan usulan Bapak Gubernur akan kami tindaklanjuti melalui direktorat teknis terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Ikan Air Tawar KKP, Gemi Tri Astutik, melaporkan bahwa tim KKP telah meninjau calon lokasi tambak di Sulbar. Ia menegaskan pentingnya kepemilikan lahan yang jelas sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.
“Beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini,” ungkap Gemi.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abdul Rauf, menambahkan bahwa Sulbar berpeluang besar memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih asalkan lahan yang diusulkan clear and clean minimal 1 hektar.
“Semangat modernisasi alat tangkap menjadi fokus kami agar nelayan semakin berdaya,” ujarnya.
Dari Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, disampaikan bahwa data kemiskinan pesisir akan dijadikan dasar integrasi program berbasis wilayah.
Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP turut menjelaskan bahwa harga udang vaname dunia mulai membaik setelah sempat turun akibat situasi geopolitik global. Ia membuka peluang bagi Sulbar untuk mengajukan lebih banyak desa pesisir dalam program nasional.
“Sulbar memiliki 54 desa pesisir. Silakan ajukan, karena kami menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional,” tegasnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemprov Sulbar memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan pembangunan maritim Indonesia.(*)
