Jakarta – editorial9 – PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), di Jakarta, Selasa, 07/06/22.
Agenda tersebut dilakukan, dalam rangka koordinasi dengan sejumlah anggota KPK yang tergabung dalam tim Strategi Nasional (Stranas) pencegahan korupsi.
Menurut Akmal Malik, ia ingin membangun pondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan di Provinsi Sulbar.
“Bebas korupsi atau korupsi itu harus dicegah. Diskusi dan koordinasi dengan Stranas PK dari KPK, adalah untuk mewujudkan hal tersebut,” ucap Akmal Malik.
Dirjen Otda Kemendagri itu juga menambahkan, terdapat 6 strategi nasional yang telah dirumuskan dalam upaya pemberantasan korupsi,
“Yakni melaksanakan upaya – upaya pencegahan, melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain,” ungkapnya.
“Kami di Sulawesi Barat dalam tahap-tahap awal menjalankan roda pemerintahan ini melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD dan juga sasaran penggunaan anggaran. Kedepannya, kami akan membuat pola penyusunan anggaran yang efektif digunakan untuk kepentingan rakyat tapi transparan,” sambungnya.
Pemprov Sulbar kata Akmal, akan menggandeng semua stakeholder terkait, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di semua perangkat daerah.
“Terutama, dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran,” katanya.
Untuk membuat formulasi anggaran yang tepat sasaran, saat ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan data semua aspek di lingkup Provinsi Sulbar. Salah satunya, dengan memanfaatkan data desa presisi.
“Data desa presisi menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini, juga mencakup data per rumah dalam sebuah daerah,” beber Akmal Malik.
Lebih ia menerangkan, data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi, untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
“Penyusunan datanya, dilakukan dengan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi, untuk melakukan pengumpulan data desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus,” tutupnya. (Rls/Mp)
