Mamuju – Kabar menggembirakan datang dari Sulawesi Barat (Sulbar). Berdasarkan laporan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) minggu ketiga Agustus 2025, provinsi ini mencatat penurunan harga paling tajam di kawasan Sulawesi, yakni –1,23 persen. Fakta ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diikuti secara virtual dari Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (25/8/2025).
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, menyampaikan bahwa secara nasional terdapat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 23 provinsi menurun, dan satu provinsi stabil.
“Sulbar menonjol sebagai satu-satunya provinsi di kawasan Sulawesi yang mencatat penurunan IPH terdalam, yakni –1,23 %. Tren ini dipicu turunnya harga cabai rawit yang secara nasional terkoreksi hingga 18,29 persen, ditambah melemahnya harga beras dan daging ayam ras,” jelas Dadjwi yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Lebih rinci, Kabupaten Pasangkayu bahkan menempati posisi kedua daerah dengan penurunan IPH paling dalam di Indonesia, yakni –2,84 persen, dipicu jatuhnya harga cabai rawit lokal.
Meski komoditas pedas turun drastis, BPS mencatat harga bawang merah justru melonjak 12,79 persen akibat terganggunya pasokan dari sentra produksi. Selain itu, kenaikan cabai merah serta fluktuasi harga beras di Zona 1 (Jawa–Sulawesi) menjadi tantangan baru dalam menjaga stabilitas pangan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya pemanfaatan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara real time agar pemerintah daerah bisa cepat merespons gejolak harga di lapangan.
Dalam rapat yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diminta serius memperhatikan persoalan inflasi hingga ke akar.
“Kami harap pemerintah daerah bekerja maksimal dan melakukan langkah konkret. Masih ada 140 pemda yang sama sekali belum bergerak dalam pengendalian inflasi,” tegas Tomsi.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor demi memperkuat ketahanan pasokan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Kami akan memaksimalkan kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan data SP2KP secara maksimal. Sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi harga benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga,” ujar Junda.
Langkah ini, tambahnya, sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor pangan.(*)
