POLMAN, editorial9.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar menyoroti distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. HMI menyebut pasokan yang diklaim mencapai 16 ton per hari, berdasarkan kajian mereka hanya sekitar 8 ton.
Sorotan itu disampaikan saat HMI menggelar aksi di Kantor DPRD Polman, Jalan Andi Depu, Kecamatan Takatidung, Selasa, 6 Oktober 2026. Selain distribusi BBM, massa juga mempersoalkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan kelangkaan LPG 3 kilogram.
Koordinator aksi HMI Cabang Polman, Deby Akbar Tamrin, mengatakan terdapat ketimpangan antara pasokan BBM yang disebut mencapai 16 ton per hari dengan kondisi yang mereka temukan di lapangan.
“Berdasarkan data yang kami kaji, dalam seharinya pasokan BBM di Polewali Mandar sebesar 16 ton, namun faktanya hanya 8 ton,” kata Deby dalam orasinya.
Menurut Deby, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. HMI juga meminta Surat Edaran Bupati Polman mengenai distribusi BBM bersubsidi dievaluasi.
“Surat Edaran Bupati perlu dievaluasi karena tidak dapat menyelesaikan uraian antrean di sejumlah SPBU di Polman,” ujarnya.
HMI menilai persoalan distribusi BBM tidak cukup diselesaikan melalui pengaturan di tingkat SPBU. Massa meminta pemerintah memastikan pasokan yang masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengawasi distribusinya hingga ke konsumen.
Persoalan LPG 3 kilogram turut dibawa dalam aksi tersebut. HMI menyoroti kelangkaan LPG bersubsidi yang disebut berdampak pada kenaikan harga di tingkat pengecer.
Massa aksi, Bahtiar, juga mempertanyakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Polman yang digelar pada hari yang sama. Menurut dia, persoalan antrean BBM belum menghasilkan solusi konkret.
“DPRD cuma bisa RDP, tapi tidak ada solusi. Kalian ini wakil rakyat, tapi amanah itu tidak dijalankan. Persoalan BBM masih buntut,” tegas Bahtiar.
Bahtiar mengatakan persoalan LPG 3 kilogram juga perlu ditelusuri, termasuk terkait sanksi terhadap salah satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Polman.
“Masyarakat juga menghadapi persoalan kelangkaan LPG 3 Kg bersubsidi dan harga yang melambung di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Setelah berorasi di halaman DPRD, massa HMI kemudian mengikuti audiensi bersama anggota legislatif dan pemerintah daerah di ruang aspirasi. Audiensi tersebut dipimpin anggota DPRD Polman, Fahry Fadli.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah memaparkan langkah yang telah dilakukan untuk mengurai persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
“Kami telah membentuk satgas dan telah ditandatangani oleh Bupati Polman,” ujar Agusnia.
Menurut Agusnia, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi praktik pelangsiran BBM yang dinilai turut memicu antrean di SPBU. Pemerintah juga menemukan adanya penjualan BBM dengan harga tinggi di tingkat pengecer.
“Hasil pantauan berdasarkan surat edaran, fenomena penjual eceran dan pelangsir, yang ditemukan dengan harga tinggi, adalah fakta yang ditemukan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Fahry Padli mengatakan lembaganya telah mengirimkan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait persoalan antrean BBM.
Salah satu rekomendasi tersebut berupa penerapan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan.
“Terkait soal antrean panjang, bukan hanya di Polman. DPRD Polman telah mengeluarkan surat rekomendasi ke pemerintah daerah dengan memberlakukan ganjil-genap berdasarkan STNK,” ujar Fahry Padli.
Persoalan pasokan BBM, antrean SPBU, hingga kelangkaan LPG 3 kilogram kini menjadi sorotan antara masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD Polman. HMI meminta kebijakan distribusi dievaluasi agar persoalan di lapangan tidak berulang.(Irfan/Mp)
