Sulbar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat menggelar webinar nasional bertajuk “Ketika Sejarah Ingin Ditulis Ulang, Mau Dibawa Kemana Ingatan Kolektif Bangsa?”, Selasa, (15/7/2025).
Kegiatan ini digelar, sebagai respons atas polemik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas Kementerian Kebudayaan, di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Webinar menghadirkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sulbar, Adi Arwan Alimin, sebagai pembicara kunci. Diskusi ini mengangkat keresahan publik terhadap rencana penyelesaian proyek sejarah nasional yang dinilai tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.
“IMM harus menggunakan kepekaan sosial dalam membaca dinamika kebangsaan,” tegas Atallah Daffa, Sekretaris Bidang Hikmah, Politik, dan Kebangkitan Publik DPD IMM Sulbar dalam sambutannya.
Daffa menilai proyek yang dikomandoi oleh Menteri Kebudayaan Fadly Zon itu telah menuai banyak pro-kontra dari berbagai kalangan, mulai dari sejarawan, aktivis budaya, hingga masyarakat sipil. Menurutnya, penggunaan istilah “pemutakhiran sejarah” lebih tepat dibanding “penulisan ulang”, karena terkesan ingin menghapus fragmen sejarah tertentu.
Ia juga mendesak, agar pemerintah menjamin proses yang transparan, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi publik secara luas, sebelum menargetkan penyelesaian proyek pada 17 Agustus 2025.
Salah satu peserta, Arinil, turut mengkritik narasi revisi sejarah yang terkesan ingin menghilangkan memori kolektif bangsa.
“Webinar ini menjadi ruang advokasi bagi pemuda, akademisi, dan sejarawan untuk mengawal proses revisi agar tetap berpegang pada etika intelektual dan kejujuran historis,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus peringatan bahwa sejarah bukan sekadar dokumen masa lalu, tapi fondasi identitas dan arah bangsa ke depan.(*)
