IPMAPUS Minta DPR Tegas Awasi Kinerja PJ Gubernur Sulbar

  • Whatsapp
Pengurus IPMAPUS Cabang Mamuju, membacakan tuntutannya, saat hearing dengan DPRD Provinsi Sulbar, Rabu, 18/05/22.(Dok : Ist)

Sulbar – editorial9 – Menyambut hadirnya Penjabat (PJ) Gubernur, Akmal Malik, pengurus IPMAPUS Cabang Mamuju, melakukan hearing dengan DPRD Provinsi Sulbar, Rabu,18/05/22.

Ketua cabang IPMAPUS Mamuju, Akbar, mengatakan lewat agenda tersebut pihaknya meminta anggota DPRD Provinsi Sulbar, untuk tegas mengawasi kinerja PJ Gubernur.

Bacaan Lainnya

“Kami menekankan kepada DPR Provinsi Sulawesi Barat, agar tegas dalam controlin terhadap eksekutif PJ, demi kemajuan pembagunan daerah dan mengantisipasi agar PJ tidak main-main di Sulbar,” ucap Akbar.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dala agenda hearing tersebut, pihaknya menyerahkan beberapa poin hasil kajian, untuk didorong sebagian program prioritas, melalui kewenangan aspirasi anggota DPRD.

“Ada sembilan tuntutan yang kami prioritaskan, sebab ini sangat penting bagi kami terkait pembangunan daerah,” tutupnya.

Berikut 9 poin tuntutan IPMAPUS Cabang Mamuju :

1.Mendesak PJ gubernur, Akmal Malik, agar kiranya mencopot kadis Pendidikan Sulbar.Karna kami anggap Kadis pendidikan Sulbar gagal memajukan kualitas pendidikan di Sulbar.

2.Mendesak PJ Gubernur, agar mencopot Kabid BKD, yang melakukan mutasi tidak transparansi dan profesional.

3.Mendesak PJ Gubernur,untuk menjelaskan alasan menerima permintaan Pemprov Sulbar, untuk melakukan mutasi di akhir masa jabatan. Yang kami anggap, mutasi di akhir priode itu sangat politis.

4.Meminta PJ Gubernur, agar mendesak kepada biro umum dan perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat, melakukan inventarisasi aset daerah.

5. Meminta Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), melakukan audit atau pemeriksaan terhadap anggaran belanja barang habis pakai di Biro Umum dan perlengkapan Sulbar, sehingga terciptanya asas transparansi, dalam pengelolaan anggaran tersebut. Termasuk, barang kelengkapan Rujab.

6. Meminta PJ Gubernur, tuntaskan kemiskinan di Sulbar yang hari ini meningkat.

7.meminta PJ Gubernur, agar memperhatikan status sengketa di Pulau Balak-balakang.

8.Kami menegaskan kepada bapak PJ Gubernur Sulbar, agar meminta komitmen kepala biro barang dan jasa, untuk tidak mengintervensi proses tender pada Biro pengadaan barang dan jasa.

9.Memerintahkan kepada komitmen Kepala biro pengadaan barang dan jasa, untuk tidak mau diintervensi dari pihak manapun dalam proses tender.(Rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.