MAJENE, editorial9.com – Lembaga Kartini Manakarra bersama Institut Kapal Perempuan mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kekerasan berbasis gender (KBG) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan multipihak yang digelar di Aula Sekretariat Kantor Bupati Majene, Rabu (12/8/2026).
Pertemuan itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, organisasi masyarakat sipil, hingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Forum tersebut juga dihadiri perwakilan BAZNAS Sulawesi Barat serta BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamuju.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam forum tersebut.
Menurut Darmawati, pertemuan multipihak tidak hanya menjadi ruang berdiskusi, tetapi juga dapat mendorong lahirnya kebijakan yang memiliki perspektif gender.
“Kekerasan berbasis gender merupakan persoalan serius yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen bersama dan langkah-langkah nyata dari seluruh pihak untuk memastikan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujar Darmawati.
Direktur Kartini Manakarra, Dian Daniati, mengatakan forum tersebut bertujuan membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi, dan menyusun strategi bersama dalam mencegah kekerasan berbasis gender di Kabupaten Majene.
Selain membahas pencegahan, forum itu juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penanganan kasus serta memperkuat sistem perlindungan bagi korban.
“Ini menjadi langkah awal untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Majene,” kata Dian.
Direktur Eksekutif Institut Kapal Perempuan, Misiyah, berharap pertemuan tersebut dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mendorong pencegahan kekerasan berbasis gender.
Menurut dia, kepedulian terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
“Data BPS menunjukkan satu dari empat perempuan mengalami kekerasan seksual. Semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar kecil yang bisa memberikan dampak bagi kabupaten,” ujar Misiyah.
Misiyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ruang ini mengubah kepedulian menjadi kebijakan,” katanya.
Dalam diskusi, peserta membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya pelaporan kasus, keterbatasan akses layanan bagi korban, serta perlunya edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.
Melalui forum tersebut, para pihak didorong memperkuat komitmen dan kerja sama lintas sektor untuk membangun mekanisme pencegahan yang lebih efektif sekaligus memperluas akses layanan yang responsif terhadap kebutuhan korban.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama terkait pengalokasian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk mendukung penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Barat.(*)
