Polman – editorial9 – Kecamatan Campalagian merupakan salah satu daerah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulbar, dengan angka kemiskinan paling tinggi.
Hal itu disampaikan Kabid pemberdayaan penanganan fakir miskin Dinsos Polman, Syarifuddin Amin, saat menghadiri RDP bersama Komisi IV DPRD Polman, Camat Wonomulyo dan sejumlah Kepala Desa (Kades), se kecamatan Wonomulyo terkait validasi data kemiskinan, Rabu,16/03/22.
Menurutnya, berdasarkan data kemiskinan untuk individu saat ini berjumlah sebanyak 299 ribu, untuk jumlah keluarga sebanyak 92.132 ribu. Data tersebut, adalah data yang akan diintervensi untuk mendapatkan bantuan sosial.
“Dari data terpadu tersebut daerah paling tinggi jumlah kemiskinan yakni kecamatan Campalagian. Disana itu, ada desa Sumarrang” ucap Syarifuddin Amin.
Selain itu ia membeberkan, bahwa terdapat empat kriteria yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yakni kriteria miskin sekali, miskin, hampir miskin dan rentang miskin.
“Masih ada sekitar 13 ribu data yang perlu diperbaiki dan belum tercover mendapatkan bantuan perhari ini,” bebernya
Data yang memerlukan perbaikan, kata Syarifuddin, adalah validasi NIK, data orang meninggal yang harus dikeluarkan dari KK serta data ganda.
“Semua data itu perlu perbaikan termasuk data anomali” katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa dalam proses RDP itu, pihaknya mendapat masukan dari Kades tentang masih adanya data inclution error.
“Data inclution error adalah penerima dana bansos tetapi tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Masih ada penerima yang dianggap mampu tapi masih terima bantuan tu masih ada. Makanya, kita serahkan kepada desa untuk melakukan musyawarah desa,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, menyampaikan bahwa pihaknya secara kelembagaan, akan menyurat ke Bupati, untuk segera melakukan perbaikan data kemiskinan.
“Kami komisi IV, akan menyurat ke Bupati untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam peraturan kemensos terkait data kemiskinan,” ungkap Agus.
Politisi partai Golkar itu, juga meminta kepada para Kades, agar melakukan perbaikan data kemiskinan di semua desa se Kabupaten Polman, yang sejak tahun 2015 hingga saat ini, tidak pernah dilakukan perbaikan.
“Selama ini diperbaiki dengan cara sendiri tidak berdasarkan aturan” pungkasnya.
Menurutnya, tidak ada satupun desa yang melakukan perbaikan data berdasarkan peraturan Kementerian Sosial (Kemensos). Harusnya, desa melakukan forum rembuk desa, sebelum mengirim data ke Dinsos.
“Yang ada, mereka (pemerintah desa), hanya kirim-kirim saja, sehingga penyebabnya data yang dikirim hari ini, besok itu lagi, tidak ada perbaikan. Rata-rata, mereka tidak paham padahal ini sejak 2015, sejak BPS dialihkan ke pemerintah desa” terangnya.(KN)
