MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada periode 2025-2029. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar menilai target tersebut harus dibarengi dengan penguatan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Plt Sekretaris Bapenda Sulbar Ulwiah.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Sulbar 2025-2029. Pemerintah daerah mendorong target tersebut melalui penguatan sinergi lintas sektor dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.
Bagi Bapenda, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan membuka ruang lebih besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Sulbar Abd. Wahab Hasan Sulur mengatakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abd. Wahab.
Dia menuturkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan fiskal daerah harus berjalan beriringan. Menurutnya, meningkatnya aktivitas ekonomi harus diikuti dengan pengelolaan potensi pendapatan daerah secara optimal.
“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan fiskal daerah harus berjalan beriringan. Ketika perekonomian tumbuh, potensi pendapatan daerah juga harus mampu kita kelola secara optimal dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Abd. Wahab mengatakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan pekerjaan yang bisa dilakukan satu organisasi perangkat daerah. Diperlukan konsistensi kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan langkah konkret secara berkelanjutan.
“Bapenda siap mendukung agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui penguatan tata kelola pendapatan daerah. Kami meyakini bahwa fiskal daerah yang kuat akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 57 Tahun 2026 tentang Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui forum tersebut, perangkat daerah didorong mengidentifikasi potensi dan tantangan ekonomi serta menyusun langkah strategis bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulbar.
Bapenda menegaskan akan mengambil peran melalui penguatan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal diharapkan berjalan beriringan untuk memperbesar ruang pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah.(*)
