Mamuju – editorial9 – Persoalan gaji tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, kembali menjadi sorotan lantaran kesisahannya yang tak kunjung dibayarkan.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Mamuju di awal Desember lalu, telah membayar gaji tenaga kontrak, yang menunggak sekitar enam hingga tujuh bulan, akan tetapi yang dibayarkan itu hanya tiga bulan saja.
Terkait hal tersebut, Ketua Forum PTT-GTT Provinsi Sulawesi Barat, Asrar, kembali mempertanyakan kesisahan gaji tenaga kontrak yang belum terbayarkan itu.
“Jumlahnya bervariasi ada yang belum terbayarkan tiga bulan ada yang empat bulan,”ucap Asrar, via WhatsApp, Rabu, 23/12/20.
Menurut, Asrar, Pilkada di Kabupaten Mamuju telah selesai, tapi gaji para tenaga kontrak jangan sampai dilupakan.Apalagi dengan sisa waktu yang sudah di penghujung tahun, kalau tidak ada keseriusan dari pucuk pimpinan di daerah ini, bisa jadi gaji ribuan tenaga kontrak tidak terbayarkan.
“Ini tinggal menghitung hari kita meninggalkan tahun 2020, kalau tidak dibicarakan dengan OPD, bisa gaji tenaga kontrak tinggal kenangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia berharap penuh disisa waktu yang ada, agar Pemkab Mamuju, bisa tetap bersinergi dengan OPD terkait, agar memikirkan nasib para tenaga kontrak.
“Kasian mereka jadi korban bullyan janji-janji, bak terhempas badai tak jelas prosesnya tapi regulasinya ada tapi hanya bayangan fatamorgana,” tutur Asrar.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Mamuju Habsi Wahid, menuturkan, gaji tenaga kontrak menunggu dana dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Menunggu pendapatan asli daerah. Karena sumber anggarannya ada disitu,”ungkap Habsi, saat ditemui di ruang kerjanya.
Dana dari PAD itulah, yang nantinya akan menjadi sumber pembayaran gaji tenaga kontrak. Meski begitu, Habsi mengungkapkan bahwa pihaknya mengupayakan agar gaji tenaga kontrak itu, bisa terbayarkan.
“Tergantung, menunggu dananya masuk,”pungkasnya.(Luk/MP)
