Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) terus mengakselerasi program Sulbar Zero Blankspot. Upaya ini diperkuat lewat sinergi bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Digital dalam percepatan penanganan daerah blankspot dan lemah sinyal di enam kabupaten.
Kolaborasi itu dibahas dalam rapat terbatas antara Diskominfo Sulbar, BAKTI Makassar, dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di Ruang Kerja Kadis Kominfo Sulbar, Jumat (19/9/2025).
Plt. Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan dukungan BAKTI sangat krusial untuk mempercepat pemerataan akses digital. Hal ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga dalam menuntaskan titik blankspot di Sulbar.
“Saat ini Pemprov Sulbar memfasilitasi pembangunan internet di 90 titik blankspot dan lemah sinyal. Setiap kabupaten mendapat 15 titik prioritas, terutama pada kantor desa, sekolah menengah, dan puskesmas. Dengan dukungan BAKTI dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blankspot bisa diwujudkan bertahap,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, program ini bukan hanya soal jaringan internet, melainkan juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa lewat digitalisasi layanan publik dan usaha masyarakat.
Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong percepatan pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai pembangunan satelit SATRIA hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT). Salah satu terobosan adalah model kerja sama BUMDes dengan Internet Service Provider (ISP) untuk menghadirkan layanan internet desa.
“BUMDes, ISP, dan BAKTI bisa menjadi tiga pilar menghadirkan internet ke desa. Harapannya, akses digital merata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Lutfi.
Meski begitu, Lutfi menyoroti tantangan keterbatasan anggaran serta keberlanjutan usaha BUMDes saat terjadi pergantian kepengurusan desa. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes.
Ketua BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua, Abdul Malik, menambahkan model serupa telah terbukti efektif di daerah lain.
“Di Sulut, ada 18 titik blankspot yang bisa teratasi hanya dalam dua bulan berkat kerja sama ISP lokal dengan BUMDes. Kami berharap pola ini bisa direplikasi di Sulbar,” ungkapnya.(*)
