MAMUJU, editorial9.com — Kawasan Transmigrasi Marano di Kabupaten Mamuju dibidik menjadi sentra produksi pangan dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi lahan di wilayah tersebut dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika didukung perencanaan, infrastruktur, dan kepastian pengelolaan lahan.
Upaya pengembangan kawasan itu menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat. Pemerintah daerah mendorong kawasan transmigrasi tidak hanya berfungsi sebagai permukiman, tetapi juga berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan survei dan diskusi terbatas bertajuk “Intervensi HPL pada Kawasan Transmigrasi” di Aula Hotel Lestari, Mamuju, Senin (2/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Transmigrasi RI dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) untuk memperkuat basis data dan perencanaan pemanfaatan lahan di kawasan transmigrasi.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, H. Arjanto, mengatakan Kawasan Transmigrasi Marano yang mencakup Sinyonyoi, Uhaimate, dan Pammulukang memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan produktif.
“Kawasan Transmigrasi Marano memiliki potensi sumber daya lahan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan pertanian hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan,” kata Arjanto.
Menurutnya, pengembangan potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang terarah agar pemanfaatan lahan dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Bapperida Sulbar juga mendorong agar pengembangan Marano diselaraskan dengan program sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Langkah ini dinilai penting agar pemanfaatan lahan terintegrasi dengan agenda pembangunan ekonomi daerah dan penguatan ketahanan pangan.
Namun, pengembangan kawasan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan potensi lahan. Dukungan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi hasil pertanian, serta mobilitas masyarakat.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pertanahan, perguruan tinggi, dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan kawasan tersebut.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pertanahan, perguruan tinggi, dan pemerintah desa, pengembangan Kawasan Transmigrasi Marano diharapkan dapat berlangsung secara terarah dengan memperhatikan aspek kepastian pengelolaan lahan, keberlanjutan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam prosesnya, penguatan data dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk memastikan pemanfaatan lahan memiliki arah yang jelas. Kepastian pengelolaan lahan dan keberlanjutan lingkungan juga perlu diperhatikan sebelum potensi kawasan diterjemahkan menjadi program pembangunan yang lebih konkret.
Pengembangan Marano sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Jika direncanakan dan dikelola secara tepat, Kawasan Transmigrasi Marano berpeluang menjadi pusat ekonomi perdesaan yang menopang produksi pangan sekaligus membuka kesempatan usaha bagi masyarakat. Tantangannya adalah memastikan potensi lahan tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan infrastruktur, kepastian pengelolaan, dan program yang terintegrasi.(*)
