Mamuju – editorial9 – DPRD Provinsi Sulbar dan Komisi IV secara khusus, ikut mendukung penuh untuk menolak RUU Sisdiknas.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Hamsah Sunuba, saat menerima peserta aksi unjuk rasa dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Selasa, 27/09/22.
Menurutnya, pernyataan tersebut disampaikan usai mendengar aspirasi dan penyampaian dari para rektor di Sulbar.
“Tentu kita dukung penuh dan ikut mengawal penolakan RUU Sisdiknas, karena dinilai dapat mengancam profesi dosen di perguruan tinggi swasta,” ucap Hamzah.
Selain itu ia menambahkan, pendidikan di republik harus diselamatkan melalui regulasi yang tidak menjadi ancaman. Olehnya itu ia meminta pemerintah agar tidak bermain-main dalam proses pendidikan.
“Kita ini sangat tidak menginginkan jika ada kepentingan tertentu yang bisa saja merusak pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Juru Bcara APTISI Solihin Azis mengatakan RUU Sisdiknas ini mengandung beberapa pasal yang mengancam perguruan tinggi swasta.
“Ada dua pasal yang mengancam, pertama pasal 105 yang mana guru dan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk undang-undang ASN, sedangkan yang swasta masuk undang-undang Disnaker. Kedua, pasal 145 ayat 1 tentang tunjangan profesi yang akan mengikuti seleksi alam tanpa kejelasan,” beber Solihin.(Rls/Adv)
