Masyarakat Bandel yang Berkumpul di Luar Rumah Dapat Dipidana

Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Syamsu Ridwan.

Mamuju – editorial9 – Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona (covid-19) yang saat ini semakin meluas, sebagaimana maklumat Kapolri, Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Barat (Polda Sulbar), akan memberlakukan larangan berkumpul di luar rumah bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Mabes Polri sendiri, telah menegaskan untuk tidak segan membubarkan masyarakat yang Berkumpul atau sifatnya mengumpulkan banyak orang di suatu tempat. Dan apabila menolak maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan tegas.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersbut, Kabid Humas Polda Sulbar, AKBP Syamsu Ridwan, menjelaskan bahwa aparat penegak hukum berhak untuk membubarkan massa untuk mencegah penularan Covid-19 sesuai maklumat Kapolri. Ada ancaman pidana bila masyarakat tak mematuhi himbauan untuk tidak berkumpul.

“Apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP, 216 KUHP dan 218 KUHP,” ucap AKBP Syamsu, Senin, 23/03/20.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, sebelum Polri menerapkan pasal pidana ini, pihaknya akan tetap mengedepankan upaya dialog dengan masyarakat, memberikan himbauan agar membubarkan diri dan tetap di rumah saja mengikuti himbauan dari pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19.

 “Yang harus ditekankan hari ini adalah polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya kongkow-kongkow, dan menyebabkan virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas. Tapi ingat bahasa persuasif humanis tetap kami kedepankan dahulu. Dengan konsekuensi apapun kami tetap maksimal. Tugas kami selaku pelindung, dan pengayom masyarakat guna terpeliharanya kamtibmas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan adapun pasal 212, 216 dan 218 KUHP, bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat yakni

“Pasal 212 KUHP berbunyi, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal Tujuh tahun penjara,” jelasnya.

Sementara untuk Pasal 216 ayat (1), menurut Kabid Humas, yakni, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

“Pasal 218 KUHP berbunyi,. Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah,” tutupnya. (*/FM)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *