Makassar – editorial9 – Penyedia jasa kebutuhan satuan pendidikan merasa kecewa dengan satuan pendidikan di Kota Makassar.
Pasalnya, nota pesanan yang telah masuk, yaitu belanja buku Tahun 2022 telah dilayani dan pesanan telah diterima sekolah. Namun sampai saat ini Januari 2023 masih banyak sekolah yang belum menyelesaikan pembayaran.
Kepada media, Heri mengaku geram dengan sikap pihak satuan pendidikan yang telah ia penuhi nota pesanan bukunya.
“Belanja satuan pendidikan sejak 2019 itu kan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), tetapi belanja sekolah SMP Swasta di Kota Makassar dilakukan secara manual atau seperti awal sebelum muncul kebijakan belanja melalui SIPLah, dan seluruh nota pesanan sekolah yang memesan buku ke Toko saya, itu di serahkan melalui salah satu pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Makassar, yaitu Bu Lisna,” ungkapnya.
Lebih lanjut, saat ditanya mengapa pesanan yang masuk tidak melalui SIPLah.”Saya sudah menyarankan melalui toko saya di SIPLah.blibli.com, namun permintaan yang katanya sekolah ingin manual saja, ya kita selalu penyedia barang kalau ada nota pesanan masuk dan itu resmi pasti kami layani,” ternagnya. Rabu, 01/02/23.
Heri juga membeberkan, dirinya telah mengunjungi pihak sekolah untuk meminta konfirmasi pihak sekolah terkait pembayaran buku yang telah di order.
“Bulan 12 lalu, saya turun ke sekolah-sekolah yang nota pesanannya masuk ke perusahaan saya, namun ada yang mengaku dananya belum cair, ada yang sudah terpakai, ada juga yang menolak pesanan dengan alasan mengaku tidak pernah membuat nota pesanan dan tiba-tiba ada buku datang. Nah ini yang saya anggap sangat merugikan saya selaku penyedia barang, sesalnya.
Dengan tidak terbayarnya pesanan buku dirinya selalu mendesak ke rekan dimana ia menerima nota pesanan sekolah. “Terakhir saya komunikasi Bu Lisna jelang akhir bulan Januari 2023 kemarin, saya menagih janjinya yang akan menyelesaikan pembayaran sekolah dibulan Januari pasca acara pernikahanya usai. Namun, kebijaksanaan waktu yang ia minta ia ingkari sendiri, tentu ini sangat merugikan kami yang mencari rezeki sebagai penyedia barang,” paparnya.
“Saya anggap ini sudah tidak beres, karena saat saya dan anggota saya ingin turun ke sekolah yang memesan buku kami hanya dibolehkan mengunjungi beberapa sekolah, namun ada enam sekolah yang kami tidak diperbolehkan, ya katanya itu sekolah tanggung jawabnya,” sambungnya.
Merasa keluar dari jalur transaksi yang telah disepakati, dimana barang akan terbayarkan setelah pencairan paling lambat termin tiga. Heri akan meminta bantuan hukum. “Tidak mudah menjadi penyedia barang pendidikan, karena sistemnya kami yang memodali atau menyiapkan barang terlebih dahulu barang tiba dibayar. Nah, kalau tidak dibayar begini bagaimana kami memutar keuangan usaha kami, karyawan harus digaji,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak satuan pendidikan Kota Makassar, Lisnas, menjelaskan bahwa untuk proses pembayaran, pihaknya masih melakukan proses pengurusan.
“Saya sudah bicara sama Pak Heri, karena hal yang beginian kan komunikasi saya dengan Pak Heri.
Terkait waktu pembayaran, kata Lisnas pihaknya akan menyampaikannya langsung ke Heri selaku penyedia barang.
“Pembayarannya itu kan masih-masing sekolah, cuma saya hanya bantu Pak Heri kemarin,” katanya.
Untuk keterlambatan pembayaran, hal tersebut bukanlah kali pertama terjadi, lantaran semua bergantung ke dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos).
“Insya Allah, Minggu depan ini udah turun dana Bos nya,” tutupnya.(*/Mp)
