Minta Tahapan Pilkades Ditunda, Massa AMP Geruduk Kantor Bupati Polman

  • Whatsapp
Massa AMP saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Polman, Kamis, 09/09/21.(Dok : Ist)

Polman – editorial9 – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Aliansi Masyarakat Polman (AMP) melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Kabupaten Polewali Mandar, Kamis, 09/09/21.

Aksi tersebut dilakukan, sebagai bentuk dukungan atas revisi Perda Kabupaten Polman, Nomor 5 tahun 2017, tentang Pilkdes serentak, agar tetap sesuai dengan semagat hirarki perundang-undangan dengan adanya norma baru di dalam Permendagri 72 Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta kepada Bupati Polewali Mandar, agar menunda sementara tahapan Pilkades, hingga selesainya Perda inisiatif. Dan tetap memastikan agar Pilkades terlaksana tahun 2021,” ucap Korlap aksi, Alwin.

Menurut Alwin, pihaknya mendukung dihilangkannya pasal 24 ayat q dalam Perda Nomor 5 tahun 2017, tentang tes tertulis serta wawancara dan bisa memposisikannya sebagai syarat tambahan, bukan sebagai syarat wajib sebagaimana yang tertuan di dalam Perbup.

“Olehnya itu, kami meminta agar Bupati Polman bersama dengan DPRD, bisa duduk bersama agar tidak terjadi resistensi, miskonsepsi dan bisa mengambil langkah langkah solutif, demi kepentingan masyarakat luas,” pintanya.

Ia juga menegaskan bahwa selaku poros tengah, AMP tidak memihak ke siapapun dan hanya memihak kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polman, biar DPRD bekerja untuk menyelesaikan revisi Perda inisiatif dan pihak eksekutif tetap menunggu, apa hasil dari revisi Perda inisiatif tersebut.

“Maka untuk itu, kami meminta agar DPRD Kabupateb Polman, segera menyelesaikan revisi Perda inisiatif,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Pemkab Polman, Agusnia Hasan Sulur, membeberkan bahwa sebenarnya seluruh tahapan telah dilakukan. Meskipun demikian, pihaknya juga tetap berkoordinasi secara berjenjang pada lembaga yang bersangkutan, termasuk kementerian pusat.

“Kami juga sementara berdiskusi bersama Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), karena mereka yang merevisi semua undang-undang tersebut, tentang tes tertulis dan wawancara bakal calon Kades tentang Pemendagri nomor 72,” beber Agusnia Hasan Sulur, saat menerima massa aksi.

Dari hasil diskusi itu, kata Agusnia, munculah Perda karena keputusan Kemendagri, menyampaikan cukuplah peraturan Bupati dan Perda masing-masing.

“Untuk hal ini, perjalanannya kita ini sudah pada posisi yang sudah berjalan, maka dari itu mari kita diskusikan lagi karena kita tidak mau ada yang salah dan kita satu tujuan. Marilah kita, menuju Pilkades yang bersih, jujur, aman dan lancar,” katanya.

“Pada Pilkades tahun ini, agar dikawal dengan ketat terutama pelaksanaan Prokes, apa lagi kita masih di masa pandemi Covid19,” sambungnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Polman, Jarsat, mengemukakan bahwa teknis pelaksanaan tes seleksi tertulis dan wawancara diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup).

“Yang menjadi permasalahan untuk merubah Perda mengenai Pilkades serentak, tidak diperbolehkan karena merujuk dari Pemendagri Nomor 72, dengan dapat juga diatur oleh peraturan bupati,” jelasnya.

Ketua panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten, Abdul Malik, membeberkan bahwa apabila Pilkades serentak ini ditunda atau diundur, maka akan merubah tahapan yang sudah tersusun dengan baik.

“Melihat juga kesiapan berkas bakal calon Pilkades serentak yang sudah rampung, apabila diadakan penundaan dan pengunduran, maka akan ada bakal calon Pilkades serentak, yang akan memperbarui berkas yang hanya berlaku dengan jangka pendek,” beber Abdul Malik.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Polman, Andi Nursami, menegaskan bahwa secara kelembagaan pihaknya merupakan tim yang akan berupaya mensukseskan Pilkades serentak di Bumi Tipalayo.

“Untuk kegiatan pengumpulan berkas, untuk bakal calon Pilkades serentak di rampungkan pada Tanggal 10 September 2021 dan nantinya, akan dilanjutkan tes tertulis di Tanggal 21 September 2021,” tegas Andi Nursami.

Lebih lanjut mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Polman itu juga menuturkan, bahwa terkait revisi Perda, pihaknya secara kelembagaan terus melakukan koordinasi ke lembaga legislatif.

“Kami selalu berkoordinasi dengan DPRD, agar segera menyelesaikan revisi Perda inisiatif, agar nantinya kita dan dapat kita koordinasikan bersama,” tutupnya.(Rls/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *