Oleh: Khalil Jibran Sekretaris Umum PKC PMII Sulawesi Barat
Opini, editorial9.com – Kami anak-anak Nahdlatul Ulama (NU). Kami kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kami lahir, besar, dan ditempa di pesantren serta kampus. Hubungan kami dengan NU bukan hubungan kontrak. Ia adalah hubungan darah, ideologi, dan sejarah.
Kami diajarkan bahwa NU adalah jalan khidmah: melayani umat, menjaga kampung, merawat persaudaraan, dan menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Namun, hari ini kami melihat Muktamar tidak lagi semata-mata berbicara tentang umat. Muktamar juga menjadi arena perebutan dukungan mayoritas jamaah dan pertarungan atas pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah.
Isu “pertahanan” dan “pembaruan kepemimpinan” kerap dibungkus dengan bahasa yang rapi. Di baliknya, publik berhak bertanya: siapa yang akan memegang konsesi, siapa yang menguasai jejaring, dan siapa yang memiliki posisi aman untuk lima tahun ke depan?
Nilai konsesi yang mencapai triliunan rupiah tentu menjadi magnet kekuasaan. Seketika semua berbicara tentang “kemaslahatan umat”. Namun, jangan sampai bahasa kemaslahatan hanya menjadi selimut bagi perebutan kursi dan kendali atas sumber daya.
Di tingkat pusat, pengurus PBNU kerap berada dalam ruang-ruang pembicaraan mengenai investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam dengan alasan kemaslahatan umat.
Namun, di kampung-kampung, ceritanya bisa sangat berbeda.
Di akar rumput, warga justru berhadapan dengan alat-alat berat. Sungai tempat mereka berwudu menjadi keruh. Hutan terancam gundul. Sawah warisan orang tua retak akibat getaran aktivitas pertambangan. Jalan desa rusak dilindas truk yang beroperasi hampir sepanjang hari. Ruang hidup warga perlahan terdesak atas nama “pemberdayaan”.
Yang lebih menyakitkan, dalam sejumlah kasus, perusahaan bahkan menggunakan atribut NU. Mereka datang ke tengah masyarakat dengan mengaku sebagai “utusan”. Ketika kiai kampung menyampaikan keberatan, muncul pertanyaan: apakah sikap itu berarti melawan kebijakan pusat?
Pada titik inilah kiai dan warga seolah dipaksa memilih antara diam atau dicap sebagai pembangkang.
Kami kemudian bertanya: kemaslahatan yang mana?
Kemaslahatan umat semestinya berarti pesantren memiliki laboratorium yang layak, santri memperoleh akses beasiswa, warga memiliki koperasi yang kuat, dan rumah sakit NU dapat dijangkau oleh wong cilik.
Kemaslahatan tidak boleh berhenti sebagai jargon dalam ruang-ruang elite.
Sebaliknya, jika konsesi dijadikan alat lobi, pertambangan menjadi mesin politik, sementara manfaatnya tidak pernah sampai ke musala di ujung desa, maka yang sedang dibicarakan bukanlah kemaslahatan umat, melainkan kemaslahatan segelintir orang.
Meski demikian, kami belum kehilangan harapan.
Di tengah hiruk-pikuk perebutan pengaruh, kami masih percaya bahwa ada calon pemimpin NU yang benar-benar memikirkan kemaslahatan umat. Pemimpin yang tidurnya tidak tenang ketika melihat santri belum mendapatkan beasiswa. Pemimpin yang berani berkata, “Stop! Rakyat dulu, pesantren dulu, umat dulu.”
Pemimpin yang tidak menjadikan konsesi sebagai mahar kekuasaan, tetapi memandangnya sebagai amanah untuk mengangkat derajat wong cilik.
Mereka adalah harapan kami. Mereka menjadi bukti bahwa NU belum kehilangan nuraninya.
Kami, PMII, sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim NU, memiliki tanggung jawab sejarah untuk menyampaikan suara tersebut.
Kami tidak anti-pembangunan. Namun, kami menolak jika pembangunan mengorbankan rakyat.
Kami tidak anti-dialog dengan negara. Namun, kami menolak jika dialog berubah menjadi transaksi yang menukar suara jamaah dengan konsesi.
Muktamar seharusnya kembali menjadi ruang yang jernih untuk membicarakan masa depan NU, umat, bangsa, dan lingkungan. Muktamar bukan pasar suara. Muktamar juga bukan pasar tambang.
Sebab, ketika NU lupa pada akar rumput, yang tersisa hanyalah elite yang berbicara atas nama umat, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bersama umat.
Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya meminta agar jeritan rakyat didengar. Air, tanah, dan hutan dijaga. Pesantren diperkuat. Santri diberdayakan. Dan pemimpin dipilih berdasarkan keberpihakannya kepada umat, bukan berdasarkan kemampuan berebut pengaruh.
Pilihlah pemimpin yang mengurus, bukan yang berebut.
Sebab, NU yang kami kenal adalah NU yang membela, bukan NU yang menggusur.
Atas nama anak-anak NU.
Atas nama kader PMII.
Salam Pergerakan!.(*)
