Nakes Mogok, Wabup Pertanyakan Keseriusan Direktur RSUD Mamuju

  • Whatsapp
Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas'ud, saat Sidak di RSUD Mamuju, Kamis,15/07/21.(Dok : Ist)

Mamuju – editorial9 – Mogoknya ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju (RSUD Mamuju), sejak Hari Senin, 12/07/21 lalu, menuai reaksi keras dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Wakil Bupati (Wabup) Mamuju, Ado Mas’ud, mengungkapkan RSUD Kabupaten Mamuju saat ini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tidak berkewajiban untuk memberikan suplai anggaran yang bersumber dari PAD, karena RS telah mengelola sendiri anggarannya.

Bacaan Lainnya

“Jadi dari tahap evaluasi, walaupun ada pendapatan rumah sakit kita ini yang tidak seperti tahun kemarin, karena dampak gempa, tapi hasil analisa kita sebenarnya inisiatif dan political will direktur saja, keseriusannya kita mau lihat kan,” ucap Ado’ saat melakukan Sidak di RSUD Mamuju, Kamis, 15/07/21.

“Karena, kalau semua persoalan diserahkan ke Ibu Bupati, jadi pikiran kita untuk apa ada direktur kan kalau tidak ada inisiatif ? Untuk apa ada direktur rumah sakit kalau tidak ada solusi yang diambil atas persoalan ini (mogoknya Nakes),” sambungnya.

Terkait Nakes yang menuntut adanya SK, menurut Ado, sebenarnya hal tersebut bisa diambil langkah cepat dan ia pun memahami bahwa standar pelayanan Nakes membutuhkan sebuah pegangan yakni SK.

“Karena SK Bupati, kita bekukan dulu semua tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Mamuju, mestinya ada inisiatif dulu SK yang dikeluarkan oleh rumah sakit sendiri dalam rangka jaminan,” terangnya.

Jika dipertanyakan, tentang anggaran untuk penggajian para Nakes apabila di SK kan sendiri oleh RSUD, maka jawabannya adalah RSUD memiliki BLUD.

“Kita menganalisa, pemasukan di RSUD Mamuju ini, saya fikir sangat cukup untuk menggaji para Nakes,” jelas mantan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju itu.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mamuju itu, juga membeberkan bahwa hasil Sidak yang dilakukannya tersebut, akan langsung disampaikan ke Bupati dalam hal ini Sutinah Suhardi.

“Terkait situasi pelayanan, terkait masukan dari Ibu-ibu perawat RSUD yang bertugas, terkait kondisi itu kami akan laporkan dan insya Allah kami akan mengambil solusi,” bebernya.

Ado juga mengakui, bahwa pasca dirinya bersama Sutinah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, pihaknya telah melakukan evaluasi khusus terhadap seluruh OPD di lingkup Pemkab Mamuju, termasuk RSUD.

“Sedari awal Ibu Bupati dan saya, sudah memprediksi ini akan terjadi kalau tidak ada inisiatif dari manajemen rumah sakit sendiri, sampai sekarang ya terbukti bahwa inisiatif, upaya, solusi sementara yang kita tunggu sebenarnya dilakukan oleh rumah sakit, itu tidak dilakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa untuk solusi kongkrit atas mogoknya ratusan Nakes di RSUD Kabupaten Mamuju, akan secepatnya direalisasikan.

“Paling lambat Minggu depan lah,” tutur Ado.

Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang petugas instalasi rawat inap RSUD Mamuju, Hermawati, mogoknya ratusan Nakes tersebut, sangat menggangu pelayanan.

“Kondisi dari banyak menjadi sedikit, biar tidak ditanyakan pak pasti akan terganggu,” ungkap Hermawati.

Guna memaksimalkan layanan  masyarakat ditengah berkurangnya jumlah tenaga perawat, pihaknya mengambil langkah dengan melakukan penggabungan pelayanan.

“Seperti tadi tiga ruangan yang digabung, seperti perawatan melati, kemudian untuk pasien bedah, perawatan cempaka anak dan perawatan interna. Na itu tiga ruangan dijadikan menjadi satu,” urai Hermawati.

Ia pun berharap, SK bagi para Nakes di RSUD Mamuju, yang bersatus tenaga honor tersebut secepatnya bisa diterbitkan.

“Karena otomatis, dampaknya pelayanan akan berjalan,” harap Hermawati.(Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *