Sulbar – editorial9 – Provinsi Sulbar berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2022 periode B.08 (Agustus), berada di urutan kelima se nasional.
Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, saat Rakor penyusunan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2023, di Rujab Sekda Sulbar, Rabu, 04/01/23.
“Ukurannya itu, mencakup subtansi dari berbagai kerawanan konflik dengan, indikator utamanya mengidentifikasi konflik sebelum terjadi,” ucap Idris.
Olehnya itu, ia meminta tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Sulbar, untuk bisa menempati posisi atau peringkat di atas lagi dari sebelumnya.
“Kita tidak boleh turun dari peringkat lima, tetapi harus naik lagi dan substansinya harus tertib administrasi, disiplin dalam penyusunan rencana aksi dan juga bisa menyampaikan informasi, dengan sebanyak mungkin,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat enam identifikasi sumber konflik sosial di Sulbar yaitu, adanya ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, hubungan antar umat beragama intern umat beragama, antar suku dan antar etnis.
“Sengketa lahan dan batas wilayah, sengketa sumber daya alam antar daerah, masyarakat dan antar masyarakat dengan pelaku usaha serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat,” terangnya.
Untuk rekomendasi, Idris meminta agar sinergitas Tim terpadu PKS dan melibatkan masyarakat tokoh adat suku, agama dalam pencegahan konflik.
“Dilanjutkan dengan mengkoordinasikan mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi,” ungkapnya.
“Kemudian melakukan upaya pencegahan, melalui sistem peringatan dini serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai, semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik,” sambung Idris.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Sulbar, Amri Eka Sakti mengatakan, harapan dari pertemuan tersebut ialah mendudukkan dan merumuskan inventarisir berbagai persoalan, yang akan dituangkan dalam satu rumusan yang resmi.
“Saat ini kita mengakomodir semua penyampaian dari hasil rapat terkait penanganan konflik, kita akan melakukan pemetaan dan segera melakukan konsultasi bersama tim. Sehingga, berbagai permasalahan termasuk penanganan yang tumpang tindih, dapat dilakukan perbaikan secara lengkap,” beber Amri Eka Sakti.
Diketahui, turut hadir pada kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenag RI Perwakilan Sulbar, sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Perwakilan Polda Sulbar, Perwakilan Korem 142 Tatag serta Wakabinda Sulbar.(Farid/Mp)
