Mamuju – editorial9 – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan Pilkada 09 Desember 2020, yang damai dan berkualitas, terlebih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sukri berharap, agar Bawaslu bisa bekerja lebih maksimal untuk mengawasi pergerakan Paslon, yang berpotensi untuk menggunakan fasilitas negara. Termasuk intervensi kepada para pegawai kontrak, PTT dan GTT.
“Pegawai Kontrak PTT-GTT, harus berani rekam dan laporkan kalau ada pengarahan untuk mendukung salah satu Paslon,” ucap Sukri, saat dikonfirmasi di pelataran kantor KPU Mamuju, Sabtu, 05/09/20.
Wakil Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) itu, juga mengungkapkan bahwa penggunaan fasilitas negara pun rentan digunakan, untuk memuluskan salah satu Paslon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Barat, Abdul Halim juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan, dirinya akan membawa keranah hukum jika ada pihak-pihak yang terbukti melakukan hal tersebut.
“Jika ada kami dapati (Paslon) penggunaan fasilitas negara serta penggunaan anggaran, yang bersumber dari negara baik APBD maupun lainnya, maka kami akan bawah keranah hukum,” tegas Halim.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu, juga telah menyiapkan tim khusus untuk mendeteksi hal tersebut. Tim advokasi hukum itu kata Halim, akan mengawal sampai ke penegak hukum.
“Kami siap kawal. Kami tidak akan main – main kawal sampai ke kepolisian dan kejaksaan kalau terbukti,” tuturnya.(Luk/MP)