JAKARTA, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menemui Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan itu, SDK meminta dukungan pemerintah pusat untuk merevitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sulbar yang rusak berat akibat gempa bumi 2021, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di daerah.
Audiensi tersebut difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai upaya mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor UMKM, yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulbar.
Dalam pertemuan itu, SDK didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Ince Rachmad, Plt Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Firman, Tenaga Ahli Gubernur Abd. Wahab Abdy, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar H. Ahmad Junaedi, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Eka Putra Budi Nugroho.
Sementara Menteri UMKM didampingi Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro M. Riza Damanik, dan Tenaga Ahli Menteri UMKM Ajie Kurniawan.
Dalam audiensi tersebut, SDK memaparkan kondisi UMKM di Sulbar yang saat ini mencapai 24.363 usaha mikro dan kecil serta 375 usaha menengah. Sebagian besar bergerak di sektor olahan makanan dan tekstil, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya legalitas usaha, keterbatasan sarana produksi, hingga minimnya kemitraan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung revitalisasi Gedung PLUT-KUMKM Sulawesi Barat yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi 2021. Gedung ini sangat penting untuk kembali difungsikan sebagai pusat konsultasi, pelatihan, kurasi produk, uji mutu, hingga etalase produk unggulan daerah,” kata SDK.
Selain revitalisasi PLUT, Pemprov Sulbar juga mengusulkan bantuan sarana produksi bagi pelaku UMKM, antara lain mesin pengolahan kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan.
Tak hanya itu, SDK juga meminta dukungan pembangunan rumah produksi tenun, pengembangan industri pakan ternak, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
“Kami ingin UMKM Sulbar naik kelas. Karena itu kami juga mengusulkan dukungan sertifikasi, pelatihan, hingga penguatan kemitraan agar produk-produk UMKM memiliki daya saing yang lebih baik di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.
SDK berharap hasil audiensi tersebut, dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kementerian UMKM, dalam mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif serta berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
